Pengangkatan Komisaris BUMN Lebih Banyak Pakai Pertimbangan Politis

Transparency International Indonesia (TII) menghimpun latar belakang komisaris yang duduk di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Latar belakang secara umum terdiri dari birokrasi, jabatan strategis, aparatur negara, politisi, dan profesional. Birokrasi adalah adalah pejabat pemerintah, yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi, kota, kabupaten.

Mirip seperti jalur birokrasi, jabatan strategis meliputi eks menteri, pejabat tinggi negara, dan anggota badan atau lembaga negara.

Sementara aparatur negara meliputi aparat penegak hukum (APH) dan militer. Adapun APH terdiri dari polisi dan jaksa.

Latar politisi adalah mereka para aktivis partai politik, ormas, dan relawan yang disebut TII juga pendukung pemegang kekuasaan.

Terakhir, profesional adalah mereka yang berlatar privat, seperti pengusaha atau profesional swasta, BUMN, hingga akademisi.

TII menyebut ada 482 komisaris dan pengawas dari 106 BUMN pada 2020.

"(Hasilnya) hanya 17,63% komisaris diangkat dari kalangan profesional, sisanya 82,37% diangkat berdasarkan pertimbangan politis," tulis peneliti yang merupakan Sekretaris Jenderal TII, Danang Widoyoko dalam laporannya kepada Databoks.

Pertimbangan politis itu merujuk pada pemilihan komisaris dari jalur birokrasi (51,66%), APH (5,81%), militer (6,02%), jabatan strategis (4,15%), dan politisi (14,73%).

Menurut Danang, BUMN tidak bisa dilepaskan dari politik, bahkan sejarahnya pun menjadi instrumen membangun patronasi.

Kondisi ini 'didukung' dengan posisi komisaris yang menjadi instrumen paling mudah bagi pemegang kekuasaan untuk membangun, memperbesar, dan memelihara dukungan politik.

"Besarnya kepentingan-kepentingan lain membuat meritokrasi dalam pemilihan komisaris dan direksi BUMN sulit dilakukan. BUMN kehilangan fokus: mencetak keuntungan, melayani kepentingan publik, atau melayani kepentingan elit politik?" tulis Danang.

Berikut rincian latar belakang komisaris BUMN pada 2020 yang dihimpun melalui riset dokumen oleh TII:

• Birokrasi: 249 komisaris (51,66%)
• Profesional: 85 komisaris (17,63%)
• Politisi: 71 komisaris (14,73%)
• Militer: 29 komisaris (6,02%)
• APH: 28 komisaris (5,81%)
• Jabatan strategis: 20 komisaris (4,15%)
• Total: 482 komisaris (100%)

(Baca juga: Ini Kelompok Pelaku Korupsi di Lingkungan BUMN)