Portal data terlengkap dan terpercaya.
Cari data sekarang!

Luas Tanaman Karet Menurut Provinsi

Luas Tanaman Karet adalah total cakupan areal lahan, dinyatakan dalam satuan hektar, yang ditanami dengan komoditas karet (Hevea brasiliensis) di suatu wilayah administratif dalam jangka waktu satu tahun, yang secara statistik mencakup seluruh status tanaman, yaitu tanaman belum menghasilkan (TBM), tanaman menghasilkan (TM), dan tanaman yang tidak menghasilkan (TTM), serta dikelompokkan berdasarkan status pengusahaan, yaitu Perkebunan Rakyat, Perkebunan Negara, dan Perkebunan Swasta, sebagai indikator penting dalam perencanaan dan analisis potensi produksi komoditas perkebunan karet.

Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per Bulan untuk Makanan dan bukan Makanan Menurut Provinsi

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan dan bukan makanan menurut provinsi dikompilasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data diproduksi tahunan dengan satuan rupiah. Data ini tersedia untuk periode 2011-2024. Pengeluaran sebulan terakhir adalah pengeluaran konsumsi yang betul-betul dikeluarkan selama sebulan terakhir, bukan pengeluaran selama 12 bulan/setahun terakhir dibagi 12. Sebulan terakhir adalah jangka waktu sebulan yang berakhir sehari sebelum tanggal pencacahan.Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Perusahaan/Perkantoran di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi

Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Perusahaan/Perkantoran di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang memperoleh jaminan atau tunjangan kesehatan yang ditanggung langsung oleh perusahaan atau kantor tempatnya bekerja, di luar skema BPJS Kesehatan maupun asuransi komersial, terhadap seluruh penduduk provinsi tersebut, perkotaan dan perdesaan digabung, yang dinyatakan dalam persen.Cakupan. Angka disajikan per provinsi tanpa memisahkan daerah perkotaan dan perdesaan. Angka merupakan estimasi tertimbang untuk seluruh penduduk, bukan jumlah responden tersurvei.Sumber dan metode. Diolah dari mikrodata Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilaksanakan setiap bulan Maret. Indikator ini bersumber dari pertanyaan jenis jaminan kesehatan yang dimiliki (variabel R1101), yaitu pilihan E (perusahaan/kantor). Setiap responden diperbolehkan menjawab lebih dari satu jenis jaminan, sehingga tiap pilihan direkam sebagai variabel tersendiri. Estimasi jumlah penduduk dihitung memakai penimbang individu (FWT) hasil penyesuaian BPS terhadap proyeksi penduduk.Cara perhitungan. Persentase dihitung sebagai:Pembilang: jumlah penimbang (FWT) penduduk provinsi tersebut yang menyatakan memiliki jaminan kesehatan jenis ini;Penyebut: jumlah penimbang (FWT) seluruh penduduk provinsi tersebut;Hasil bagi keduanya dikalikan 100.Catatan interpretasi. Karena satu orang dapat memiliki lebih dari satu jenis jaminan sekaligus, penjumlahan persentase seluruh jenis jaminan pada satu wilayah dapat melebihi 100 persen. Angka ini juga merupakan hasil survei rumah tangga sehingga mengandung galat sampling dan tidak identik dengan data administratif kepesertaan BPJS Kesehatan.Catatan teknis. Angka periode 2019 sampai 2025 dihitung ulang langsung dari mikrodata Susenas, sedangkan periode sebelumnya bersumber dari publikasi BPS. Populasi acuan dibatasi penduduk berumur 5 tahun ke atas, kecuali tahun 2019 dan 2021 yang mencakup seluruh umur karena variabel umur tidak tersedia pada file modul yang memuat pertanyaan jaminan kesehatan. Kategori BPJS Ketenagakerjaan serta Askes/Asabri/Jamsostek tidak lagi tersedia sejak kuesioner Susenas 2017.Data diproduksi tahunan dengan satuan persen dan tersedia untuk periode 2015-2025.

Persentase Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Rumah Bebas Sewa di Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi

Persentase Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Rumah Bebas Sewa di Perkotaan dan Perdesaan adalah data yang merepresentasikan perbandingan antara total jumlah rumah tangga yang mendiami tempat tinggal dengan status bebas sewa (tidak membayar sewa kepada pemilik), baik milik keluarga, ditumpangi, atau status kepemilikan lainnya, terhadap total keseluruhan rumah tangga. Ini berfungsi sebagai indikator vital untuk mengukur tingkat aksesibilitas hunian non-komersial, kesejahteraan non-moneter keluarga, dan stabilitas perumahan. Data ini krusial untuk analisis kebutuhan perumahan, perencanaan pembangunan permukiman, dan evaluasi kebijakan sosial yang berkaitan dengan hunian.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat Menurut Provinsi (BPS)

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat Menurut Provinsi (BPS) adalah persentase penduduk kelompok usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang sedang bersekolah di SD/sederajat (Madrasah Ibtidaiyah, Paket A, dll.) di setiap provinsi. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan mengukur tingkat penyerapan atau akses pendidikan pada jenjang tersebut.

Harga Minyak Goreng (per Kg) harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi

Harga Minyak Goreng (per Kg) harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi merepresentasikan rata-rata harga jual minyak goreng per kilogram yang dikumpulkan setiap hari dari berbagai pasar tradisional yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, yang memberikan gambaran tentang fluktuasi harga minyak goreng secara regional dan temporal, memungkinkan analisis tren harga harian di tingkat provinsi, serta sangat berguna untuk memantau stabilitas harga komoditas pokok dan mendukung pengambilan keputusan terkait kebijakan ekonomi dan distribusi pangan.

Volume Impor Indonesia

Volume impor indonesia dikompilasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data diproduksi bulanan dengan satuan kg. Data ini tersedia untuk periode 2014-2024. Neraca Perdagangan Indonesia Bulanan Total Ok

Anggaran/Pagu APBD Menurut Provinsi (Data Kemenkeu) : Penerimaan Pembiayaan Daerah

Panjang Jalan Kota Menurut Kondisi Permukaan - Sedang Menurut Provinsi

Panjang Jalan Kota Menurut Kondisi Permukaan - Sedang Menurut Provinsi adalah data yang menyajikan total panjang jalan di tingkat kota dengan kondisi permukaan sedang, yang diklasifikasikan berdasarkan provinsi. Data ini bersumber dari Kementerian PUPR.