Hanya Raih 10% Kursi DPR, PKB Harus Berkoalisi untuk Usung Capres 2024

Politik

Lite

Viva Budy Kusnandar 12/07/2022 13:40 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Karena tidak memenuhi presidential threshold, PKB harus berkoalisi dengan partai lain untuk dapat mengusung calon presiden pada Pilpres 2024.

Perolehan Kursi DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 1999-2019

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Hanya Raih 10% Kursi DPR, PKB Harus Berkoalisi untuk Usung Capres 2024

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Perolehan Kursi DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 1999-2019

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil meraih 13,57 suara (9,69%) dari total suara sah nasional pada Pemilu 2019.

Dengan raihan tersebut, PKB memperoleh 58 kursi (10,09%) dari total 575 kursi DPR RI periode 2019-2024.

Persentase suara maupun kursi DPR yang diraih PKB tersebut belum memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) seperti yang diamanatkan Undang-Undang (UU) Pemilu.

Dengan demikian, PKB harus melakukan koalisi dengan partai lainnya untuk dapat mengusung calon presiden di Pemilu 2024.

Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

Artinya, setiap partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung calon presiden/calon wakil presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 harus memenuhi salah satu syarat yang disebutkan di atas. Minimal meraih 25% dari suara sah secara nasional atau meraih minimal 20% dari total kursi DPR RI.

Ambang batas pencalonan presiden ini ditentang oleh banyak pihak, terutama dari partai dengan perolehan suara kecil. Mereka menganggap bahwa sistem presidential threshold ini hanya menguntungkan partai besar.

Berbagai pihak sudah pernah mengajukan judicial review terhadap UU Pemilu pasal 222 tersebut. Namun, pengajuannya selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

(Baca: Jadi Syarat Usung Capres, Ini Partai dengan Kursi DPR Terbanyak)

Editor : Adi Ahdiat