Bagaimana Pandangan Publik terkait Kebebasan Sipil Setahun Terakhir? Ini Surveinya

Politik

Lite

Nabilah Muhamad 22/10/2025 19:26 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Survei Celios menunjukkan, sebanyak 37% responden merasa bahwa kebebasan sipil mereka terlindungi dalam setahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Sedangkan 35% merasa sama saja.

Proporsi Responden terhadap Persepsi Mengenai Kebebasan Sipil Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Setahun Terakhir (Oktober 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Bagaimana Pandangan Publik terkait Kebebasan Sipil Setahun Terakhir? Ini Surveinya

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Proporsi Responden terhadap Persepsi Mengenai Kebebasan Sipil Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Setahun Terakhir (Oktober 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Center of Economic and Law Studies (Celios) menggelar survei evaluasi terhadap kebebasan sipil dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hasilnya, sebanyak 37% responden merasa bahwa kebebasan sipil mereka terlindungi. Ini terdiri atas 24% yang terlindungi dan 13% sangat terlindungi.

Sementara, ada 35% yang menilai kondisinya sama saja seperti sebelumnya. Sebaliknya, 19% responden menyatakan kebebasan sipil di Indonesia tidak terlindungi dan 9% merasa sangat tidak terlindungi.

Menurut Celios, temuan ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang merasa ruang kebebasan semakin menyempit.

"Salah satu penyebabnya adalah penggunaan UU ITE yang sering dipakai untuk mempidanakan mempidanakan kritik di media sosial, sehingga membuat masyarakat takut berbicara," tulis Celios dalam Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lebih lanjut, Celios menilai bahwa penahanan sejumlah peserta demonstrasi tanpa kejelasan proses hukum mencerminkan kecenderungan negara yang lebih memilih pendekatan kontrol dibandingkan dialog dengan warga.

Celios melakukan survei terhadap 1.338 responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pengumpulan data dilakukan secara online melalui iklan dengan target di Facebook dan Instagram selama 2-17 Oktober 2025).

(Baca: Isu yang Memantik Kepedulian Anak Muda Indonesia, HAM Teratas)

Editor : Erlina Fury Santika