Praktik demokrasi liberal di Indonesia melemah dalam beberapa tahun belakangan, hingga mencapai level terendah baru pada 2025.
Hal ini terlihat dari laporan riset V-Dem Institute yang bertajuk Democracy Report 2026: Unraveling The Democratic Era? (Maret 2026).
(Baca: Kebebasan Sipil Berkurang, Korupsi Makin Marak)
V-Dem Institute menilai praktik demokrasi di berbagai negara berdasarkan prinsip "demokrasi liberal" yang mencakup:
- Kesetaraan di hadapan hukum;
- Perlindungan kebebasan sipil secara konstitusional;
- Perlindungan hak individu dan kelompok minoritas dari tirani negara dan kelompok mayoritas;
- Supremasi hukum yang kuat;
- Peradilan yang independen;
- Pengawasan dan distribusi kekuasaan yang efektif; serta
- Pembatasan kekuasaan pemerintah.
Hasilnya kemudian diolah menjadi skor berskala 0—1 poin. Makin tinggi skornya, praktik demokrasi liberal di suatu negara dinilai makin baik.
Pada 2016, skor indeks demokrasi liberal Indonesia masih berada di kisaran 0,5 poin. Namun, kemudian skornya berangsur turun hingga menjadi 0,3 poin pada 2025, rekor terendah sedekade terakhir.
"Saat negara-negara kecil di Asia Pasifik seperti Fiji dan Timor Leste mengalami peningkatan, negara-negara yang lebih besar seperti Indonesia dan Filipina justru makin kurang demokratis," kata V-Dem Institute dalam laporannya.
Menurut V-Dem Institute, demokrasi Indonesia melemah dan mengarah ke pola autokrasi atau kediktatoran sejak era Presiden Joko Widodo.
"Koalisi Joko Widodo mencakup kelompok-kelompok kuat dari kalangan bisnis, Islam konservatif, kepolisian, dan TNI. Di bawah pemerintahannya, kebebasan sipil menurun, pengawasan legislatif dan yudisial melemah, kebebasan dan keadilan dalam pemilu berkurang, dan peran militer dalam urusan sipil meningkat," kata V-Dem Institute.
"Lalu Prabowo Subianto Djojohadikusumo, pensiunan perwira militer dan Menteri Pertahanan periode 2019—2024, memenangkan pemilihan presiden yang penuh persaingan dan mengikuti jejak Joko Widodo," kata mereka.
(Baca: Negara Otoriter Rata-Rata Lebih Korup dari Negara Demokrasi)