Negara Otoriter Rata-Rata Lebih Korup dari Negara Demokrasi

Negara-negara yang dikuasai rezim otoriter umumnya lebih korup dibanding negara demokrasi.

Hal ini terlihat dari laporan Corruption Perceptions Index (CPI) yang dirilis Transparency International (TI).

CPI adalah indeks yang mengukur tingkat korupsi di suatu negara berdasarkan persepsi kalangan ahli dan pelaku bisnis terkait penyalahgunaan jabatan publik, praktik suap, integritas pejabat, hingga penegakan hukum.

Persepsi tersebut lantas diolah menjadi skor berskala 0-100 poin. Makin tinggi skornya, suatu negara dinilai makin bersih dari korupsi. Sebaliknya, makin rendah skor, suatu negara dinilai makin korup.

(Baca: Indeks Persepsi Korupsi ASEAN 2025, Singapura Paling Bersih)

Menurut temuan TI, negara-negara yang menerapkan demokrasi secara penuh (full democracies) memiliki rata-rata skor CPI 71 poin pada 2025.

Kemudian negara-negara dengan demokrasi terbatas (flawed democracies) rata-rata skornya 47 poin.

Sedangkan negara-negara dengan sistem pemerintahan non-demokrasi atau rezim otoriter rata-rata skornya hanya 32 poin, seperti terlihat pada grafik.

"Gambaran yang lebih luas ini menunjukkan bahwa demokrasi dan keberadaan lembaga yang kuat dan independen sangat penting untuk memerangi korupsi secara menyeluruh, efektif, dan berkelanjutan," kata TI dalam laporannya.

TI juga menemukan, praktik korupsi umumnya lebih marak di negara dengan kebebasan berekspresi yang terbatas.

"Negara-negara yang melindungi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat umumnya lebih tangguh melawan korupsi dan memiliki skor CPI lebih tinggi," kata TI.

"Namun, negara-negara yang kurang melindungi kebebasan tersebut lebih cenderung kehilangan kendali atas korupsi," lanjutnya.

(Baca: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk pada 2025)