Pemerintah Amerika Serikat (AS) menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada Sabtu (3/1/2026).
Menurut siaran pers kantor presiden AS, The White House, penangkapan Maduro merupakan bagian dari upaya AS dalam memerangi peredaran narkoba.
"Kami sedang berperang melawan organisasi perdagangan narkoba, bukan perang melawan Venezuela," kata Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam siaran pers, Minggu (4/1/2026).
"Maduro bukan hanya seorang terpidana perdagangan narkoba, dia adalah presiden yang tidak sah," kata Marco.
(Baca: AS, Negara Pembeli Utama Minyak Venezuela pada 2024)
Aksi AS ini ditentang oleh dua negara besar lain, yaitu Rusia dan China.
Mengutip pemberitaan Al Jazeera, Sabtu (3/1/2026), Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan, "Venezuela harus dijamin haknya untuk menentukan nasibnya sendiri, tanpa campur tangan militer yang merusak dari luar."
Kemudian Kementerian Luar Negeri China menyatakan, "China dengan tegas menentang perilaku hegemonik AS yang secara serius melanggar hukum internasional, melanggar kedaulatan Venezuela, serta mengancam perdamaian dan keamanan di Amerika Latin dan Karibia."
Adapun Rusia dan China merupakan pemasok senjata utama bagi Venezuela.
Menurut data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), selama periode 2005-2022, ada 55 kontrak pengiriman senjata dari berbagai negara ke Venezuela.
Pengiriman paling banyak berasal dari Rusia dengan jumlah 20 kontrak, diikuti China 12 kontrak.
Kontrak tersebut berisi kesepakatan pengiriman beragam perlengkapan militer, mulai dari rudal, peluncur roket, kendaraan tempur lapis baja, tank, helikopter, sampai pesawat tempur.
Sedangkan kontrak pengiriman senjata ke Venezuela dari negara-negara lainnya lebih sedikit, seperti terlihat pada grafik.
SIPRI mengumpulkan data ini dari sumber-sumber yang bisa diakses publik, mulai dari pemberitaan media massa, laporan perusahaan senjata, laporan ekspor-impor senjata, laporan lembaga pemerintah, serta laporan organisasi internasional seperti The United Nations Register of Conventional Arms.
(Baca: Indeks Demokrasi Venezuela Rendah, Tergolong Negara Otoriter)