Konflik Agraria di RI Didominasi Sektor Perkebunan pada 2025

Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2025 setidaknya ada 341 kasus konflik agraria di Indonesia, naik 15,6% dibanding 2024.

Konflik tersebut menyasar area seluas 914,57 ribu hektare (ha), serta berdampak kepada 123.612 keluarga di 428 desa.

“Tidak hanya mengalami kenaikan dari sisi jumlah kejadian, dari sisi sebaran wilayah desa yang terdampak konflik agraria pun semakin meluas,” jelas KPA dalam Catatan Akhir Tahun 2025.

(Baca: Kasus Konflik Agraria di Indonesia Meningkat pada 2025)

KPA mengatakan, kasus konflik agraria yang terjadi sepanjang 2025 masih didominasi sektor perkebunan dan agribisnis.

“Operasi korporasi perkebunan skala besar negara dan swasta menyebabkan 135 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 352.156,41 ha dan korban terdampak sebanyak 8.734 keluarga,” ungkap KPA.

Pada sektor infrastruktur, tambah KPA, terjadi 69 kasus konflik agraria di atas tanah seluas 59.809,42 ha dan korban terdampak sebanyak 12.786 keluarga.

Berikut rincian jumlah kasus konflik agraria di Indonesia berdasarkan sektor pada 2025:

1. Perkebunan: 135 kasus
2. Infrastruktur: 69 kasus
3. Pertambangan: 46 kasus
4. Properti: 36 kasus
5. Kehutanan: 31 kasus
6. Fasilitas militer: 24 kasus

KPA menyajikan data laporannya dari beragam sumber, yaitu:

• Pengaduan langsung masyarakat korban konflik agraria;
• Pengaduan yang masuk dalam sistem pemantauan dan tanggap darurat agraria koalisi KNPA;
• Hasil investigasi dan kajian lapangan;
• Hasil pemantauan konflik agraria di media massa nasional dan daerah;
• Hasil pemantauan di media sosial yang telah diverifikasi; dan
• Kerja sama dengan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat untuk pengumpulan data di Papua.

(Baca: Proyek Infrastruktur Picu Konflik Agraria, Konflik Terluas di IKN)