Agroindustri

Lite

Lahan TNI di Lampung Dijadikan Kebun Tebu, Kini HGU-nya Dicabut

Adi Ahdiat 27/01/2026 10:43 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Pada Januari 2026, Kementerian ATR/BPN mencabut sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan gula yang beroperasi di atas lahan TNI AU di Lampung.

Total Luas Lahan TNI AU di Lanud BNY Lampung serta Luas Lahan yang Dijadikan Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula (2022)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Lahan TNI di Lampung Dijadikan Kebun Tebu, Kini HGU-nya Dicabut

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Total Luas Lahan TNI AU di Lanud BNY Lampung serta Luas Lahan yang Dijadikan Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula (2022)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Pada Januari 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencabut sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan gula PT Sweet Indo Lampung (SIL), salah satu anak usaha Sugar Group Companies (SGC).

PT SIL diketahui menggunakan tanah milik Kementerian Pertahanan yang dikelola TNI Angkatan Udara (AU) di Lapangan Udara Pangeran Mohammad Bun Yamin (Lanud BNY), Provinsi Lampung.

Adapun masalah penggunaan lahan ini sudah terdeteksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak bertahun-tahun lalu.

Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022, BPK menyatakan TNI AU memiliki aset tanah yang belum bersertifikat seluas 124.000 hektare di Lanud BNY Lampung.

Namun, tanah seluas 86.282,83 hektare di antaranya telah diterbitkan sertifikat HGU atas nama SGC untuk perkebunan tebu dan pabrik gula.

Menurut BPK, hal ini mengakibatkan negara tidak dapat menggunakan dana dari potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) minimal sebesar Rp431,24 miliar.

BPK juga menyatakan, masalah ini menimbulkan potensi kerugian negara karena adanya risiko kehilangan aset tanah seluas 86.282,83 hektare dengan nilai Rp9,93 triliun.

Dalam laporannya, BPK pun merekomendasikan agar Kementerian Pertahanan/TNI berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mempertahankan kepemilikan dan mengamankan aset tersebut.

(Baca: Jawa Timur, Provinsi dengan Produksi Gula Terbanyak di RI 2024)

Editor : Adi Ahdiat