Demografi

Lite

Riwayat Kekerasan TNI dalam Penanganan Konflik Agraria pada 2021-2025

Akbar Ridwan 02/02/2026 09:21 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), TNI melakukan 70 kali tindak kekerasan dalam penanganan konflik agraria selama 2025.

Kasus Kekerasan TNI dalam Penanganan Konflik Agraria di Indonesia (2021-2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Riwayat Kekerasan TNI dalam Penanganan Konflik Agraria pada 2021-2025

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Kasus Kekerasan TNI dalam Penanganan Konflik Agraria di Indonesia (2021-2025)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), TNI melakukan 70 kali tindak kekerasan dalam penanganan konflik agraria selama 2025.

Angka kasus kekerasan yang dilakukan TNI sepanjang 2025 meningkat signifikan hingga 89,2% dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

“Bahkan dalam lima tahun terakhir, kasus kekerasan yang dilakukan TNI di wilayah konflik agraria secara konsisten meningkat setiap tahun,” jelas KPA dalam Catatan Akhir Tahun 2025.

(Baca: Konflik Agraria Indonesia Sektor Militer Terbanyak Timbulkan Korban pada 2025)

Menurut KPA, data tersebut memperkuat dugaan banyak pihak yang melihat semakin kentalnya pendekatan militeristik yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, terutama di era Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, lanjut KPA, pihak TNI semakin sering dilibatkan dalam penanganan konflik agraria dengan dalih menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Bagi KPA, penggunaan pendekatan militer dalam penanganan konflik agraria membuktikan negara gagal dalam melihat akar persoalan yang terjadi.

“Negara cenderung menempatkan konflik agraria sebagai gangguan keamanan, alih-alih persoalan perampasan tanah dan ketimpangan struktur agraria,” tambahnya.

(Baca: Kasus Konflik Agraria di Indonesia Meningkat pada 2025)

Editor : Erlina Fury Santika