Kasus Konflik Agraria di Indonesia Meningkat pada 2025

Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2025 setidaknya ada 341 kasus konflik agraria di Indonesia, naik 15,6% dibanding 2024.

Konflik tersebut melibatkan area seluas 914,57 ribu hektare (ha), serta berdampak kepada 123.612 keluarga di 428 desa.

“Tidak hanya mengalami kenaikan dari sisi jumlah kejadian, dari sisi sebaran wilayah desa yang terdampak konflik agraria pun semakin meluas,” jelas KPA dalam Catatan Akhir Tahun 2025.

Dalam catatan KPA, selama 2021-2025, kasus konflik agraria terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Eskalasi tersebut terjadi karena perpaduan antara konflik-konflik agraria lama yang tidak kunjung diselesaikan, bertemu dengan konflik-konflik agraria baru.

“Kebijakan Presiden Prabowo untuk memperkuat dan memperluas dominasi militer pada proyek-proyek pembangunan pangan, energi, dan penertiban kawasan hutan juga menjadi penyebab letusan konflik agraria naik signifikan pada 2025,” kata KPA.

Oleh karena itu, KPA mengatakan, belum ada perubahan mendasar yang dilakukan pemerintah dalam penanganan konflik agraria, terkhusus di masa transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo.

KPA menyajikan data laporannya dari beragam sumber, yaitu:

• Pengaduan langsung masyarakat korban konflik agraria;
• Pengaduan yang masuk dalam sistem pemantauan dan tanggap darurat agraria koalisi KNPA;
• Hasil investigasi dan kajian lapangan;
• Hasil pemantauan konflik agraria di media massa nasional dan daerah;
• Hasil pemantauan di media sosial yang telah diverifikasi; dan
• Kerja sama dengan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat untuk pengumpulan data di Papua.

(Baca: Jumlah Korban Tewas dalam Konflik Agraria di Indonesia 2015-2024)