Ini Harapan Publik terhadap Pengelolaan Dana Haji di Indonesia

Litbang Kompas menyurvei harapan publik terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam kewajibannya mengelola dana haji.

Hasilnya, sebanyak 16,8% responden menginginkan adanya keterbukaan dan transparansi dana haji yang dikelola BPKH.

Responden juga berharap agar BPKH dapat berkontribusi lebih dari sekadar pengelolaan dana, seperti mempercepat antrean haji, hingga inovasi agar ongkos haji menjadi lebih murah.

"Hal ini diharapkan dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil pengelolaan dana haji yang diinvestasikan," tulis Litbang Kompas dalam laporannya, Selasa (25/11/2025).

Berikut daftar harapan responden Indonesia terhadap BPKH dalam mengelola dana haji:

1. Adanya keterbukaan dan transparansi: 16,8%
2. Amanah/jujur/bertanggung jawab: 8,6%
3. Tidak dikorupsi atau tidak menyalahgunakan dana haji: 7,1%
4. Mempercepat antrean haji dengan mudah dan lancar: 7,1%
5. Kinerjanya lebih baik dari sekarang: 6,1%
6. Biaya haji tidak terlalu mahal: 4,9%
7. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas jemaah: 1,4%
8. Profesional: 1,2%
9. Lainnya: 0,9%
10. Tidak ada: 0,9%
11. Tidak tahu/tidak jawab: 45%

Adapun sebanyak 57,5% responden yakin BKPH mampu mengelola dana haji secara transparan.

"Artinya, publik menaruh kepercayaan yang besar pada dana haji yang dititipkan kepada negara," tulis Litbang Kompas.

Survei ini melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Pengambilan data dilakukan pada 24-30 Juli 2025 melalui wawancara tatap muka. Toleransi kesalahan survei (margin of error) +/-2,8% dan tingkat kepercayaan 95%, dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

(Baca: Rincian Ongkos Haji Terbaru 2026, Jemaah Kini Bayar Rp54,19 Juta)