Realisasi belanja infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru mengalami penurunan di tengah gencarnya pembangunan. Nilainya sebesar Rp59,7 triliun pada April 2023, merosot 2,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) yang sempat mencapai Rp61,1 triliun pada April 2022.
Sri Mulyani, Menteri Keuangan, membeberkan alasan penurunan realisasi yang disebabkan dampak libur Lebaran 2023. Menurutnya, hari libur itu memegaruhi kinerja proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
Selain itu, realisasi belanja infrastruktur April 2022 memang lebih tinggi karena adanya pencairan pembiayaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp10 triliun.
Realisasi sebesar Rp59,7 triliun dimanfaatkan melalui tiga cara, yakni belanja kementerian/lembaga (K/L); transfer ke daerah (TKD); dan pembiayaan.
Belanja K/L mencapai Rp34,4 triliun di antaranya untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp22,8 triliun dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp8,2 triliun.
Anggaran untuk PUPR dimanfaatkan untuk pembangunan jalan Rp5,3 triliun (15%); jembatan Rp1,2 triliun (14,4%); bendungan Rp2,8 triliun (20,2%); jaringan irigasi Rp2,6 triliun (25,8%), sarana prasarana (sarpras) pendidikan Rp0,7 triliun (21,2%), SPAM Rp0,7% triliun (17,2%), sarpras sanitasi Rp1,2 triliun (27,7%), bantuan stimulan perumahan swadaya Rp1,8 triliun (35,7%).
Sementara realisasi belanja dari Kemenhub dialokasikan untuk pembangunan rel kereta api Rp0,9 triliun (18,1%), bandara Rp0,7 triliun (23,7%), dan pelabuhan laut Rp0,6 triliun (47 lokasi).
Cara kedua melalui TKD sebesar Rp19,3 triliun dimanfaatkan untuk peningkatan kemantapan jalan di 328 kabupaten/kota dan 31 provinsi (0,79%); perluasan SPAM jaringan perpipaan 94.036 SR; peningkatan SPAM jaringan perpipaan 47.079 SR (0,12%).
Terakhir, melalui pembiayaan sebesar Rp6 triliun, yaitu realisasi FLPP untuk penyaluran pembiayaan perumahan kepada 16.647 unit rumah.
(Baca juga: Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial April 2023 Menurun, Kenapa?)