Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp769 Triliun, Alokasi Terbesar untuk BGN

Akbar Ridwan 02/02/2026 18:06 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Pemerintah Indonesia menetapkan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 senilai Rp769,09 triliun. Sebanyak 223,56 triliun atau 29% dialokasikan untuk BGN.

Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN Tahun Anggaran 2026*

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp769 Triliun, Alokasi Terbesar untuk BGN”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN Tahun Anggaran 2026*

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp769,09 triliun.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026, yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 November 2025.

Merujuk Perpres tersebut, anggaran pendidikan APBN 2026 yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp470,46 triliun, transfer ke daerah (TKD) Rp264,62 triliun, dan pembiayaan Rp34 triliun.

Jika diperinci berdasarkan lembaga, anggaran pendidikan paling banyak dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program makan bergizi gratis (MBG), dengan nilai alokasi Rp223,56 triliun atau 29% dari total anggaran.

Berikut rincian lengkap alokasi anggaran pendidikan tahun anggaran 2026:

Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat (kementerian/lembaga): Rp470,46 triliun

BGN: Rp223,56 triliun
Kementerian Agama (Kemenag): Rp75,62 triliun
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek): Rp61,87 triliun
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen): Rp56,68 triliun
Kementerian Pekerjaan Umum (PU): Rp23,06 triliun
Kementerian Sosial (Kemensos): Rp15,95 triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Rp3,93 triliun
Kementerian Kesehatan (Kemenkes): Rp2,51 triliun
Kementerian Perhubungan (Kemenhub): Rp1,70 triliun
Kementerian Kebudayaan (Kemenbud): Rp1,51 triliun
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker): Rp814 miliar
Kementerian Perindustrian (Kemenperin): Rp685,93 miliar
Kementerian Pariwisata (Kemenpar): Rp606,31 miliar
Kementerian Pertahanan (Kemhan): Rp490,19 miliar
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN): Rp429,16 miliar
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora): Rp243,81 miliar
Kementerian Pertanian (Kementan): Rp238,23 miliar
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Rp172,82 miliar
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Rp165,16 miliar
Kementerian Kehutanan (Kemenhut): Rp76 miliar
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas): Rp72,32 miliar
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi): Rp57,66 miliar
Kementerian Perdagangan (Kemendag): Rp12,55 miliar

Anggaran pendidikan melalui TKD: Rp264,62 triliun

Dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan: Rp128,19 triliun
Dana alokasi khusus (DAK)-tunjangan guru ASN daerah: Rp74,76 triliun
DAK-bantuan operasional satuan (BOS) pendidikan: Rp59,30 triliun
Otonomi khusus (otsus) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan: Rp2,10 triliun
DAK-bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya: Rp150 miliar
DAK-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah (perpusda): Rp125 miliar

Anggaran pendidikan melalui pembiayaan: Rp34 triliun