Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial April 2023 Menurun, Kenapa?

Ekonomi & Makro
1
Erlina F. Santika 25/05/2023 13:51 WIB
Tren Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial (April 2019-April 2023)
databoks logo
  • A Font Kecil
  • A Font Sedang
  • A Font Besar

Realisasi belanja perlindungan sosial (perlinsos) dari Kementerian Keuangan menyentuh Rp122,4 triliun per April 2023. Ini turun 5,1% dari periode tahun lalu (year-on-year/yoy) yang mencapai Rp129 triliun.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, membeberkan alasan penurunannya.

"Belanja perlinsos menurun karena pada April 2022 terdapat percepatan pembayaran kartu sembako, BLT minyak goreng, dan BLT desa," kata Sri Mulyani, melalui uraian tertulis saat konferensi pers virtual APBN KiTa, Senin (23/5/2023).

Dari kucuran Rp122,4 triliun itu, pemanfaatannya dibagi ke dalam tiga bagian, yakni belanja kementerian/lembaga (K/L); belanja non-K/L; dan belaja transfer ke daerah (TKD).

Adapun rincian kategori belanja K/L untuk Kemensos sebesar Rp30,2 triliun. Belanja sebesar itu disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM/keluarga miskin) dan katu sembako sebanyak 18,2 juta KPM.

(Baca juga: Realisasi Belanja APBD April 2023 Melambat di Banyak Sektor, Apa Penyebabnya?)

Kategori belanja K/L lainnya untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) beserta Kementerian Agama juga mendapatkannya. Anggaran yang direalisasikan dari dua kementerian itu sebesar Rp10,1 triliun untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

Belanja K/L selanjutnya untuk Kementerian Kesehatan, sebesar Rp15,7 triliun. Realisasinya melalui bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP kelas III, dan Jampersal.

Belanja terakhir dalam kategori K/L adalah untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp1,3 triliun. Ini disalurkan untuk bantuan stimulan rumah terdampak bencana Kabupaten Cianjur.

Kategori kedua, belanja non-K/L sebesar Rp62,8 triliun untuk subsidi energi dan nonenergi. Sementara kategori terakhir, TKD, sebesar Rp2,2 triliun melalui bantuan langsung tunai (BLT) desa yang direalisasikan untuk 2 juta KPM.

(Baca juga: Pendapatan Negara Tembus Rp1 Kuadriliun pada April 2023, Surplus Rp234,7 Triliun)

Data Populer
Lihat Semua