Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp2.240,8 triliun sampai Oktober 2023. Angka ini turun 4,7% dibanding Oktober tahun lalu (year-on-year/yoy).
"Belanja negara ini baru 73,2% dari total pagu anggaran yang ada di dalam undang-undang APBN," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi November 2023 secara virutal, Jumat (24/11/2023).
Menurut komponennya, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.572,2 triliun pada Oktober 2023 atau 70% dari pagu APBN. Belanja ini terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp768,7 triliun, jumlahnya naik 1,93% (yoy).
“Belanja (K/L) yang cukup terlihat adalah dari mulai pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, penyelesaian infrastruktur prioritas, dan berbagai belanja bansos,” kata Sri Mulyani.
Sementara realisasi belanja non-K/L pada Oktober 2023 mencapai Rp803,6 triliun atau turun 12,39 (yoy). Belanja pos ini disalurkan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi listrik, subsidi dan kompensasi BBM, subsidi LPG 3 kg, program Kartu Prakerja, serta subsidi perumahan.
Terakhir, realisasi belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp668,5 triliun, turun 1,6% (yoy).
Adapun per Oktober 2023, pendapatan negara tercatat tumbuh 2,8% menjadi Rp2.240,1 triliun. Pendapatan yang lebih besar dari belanja ini menjadikan APBN surplus Rp700 miliar, setara dengan 0,003% dari produk domestik bruto (PDB).
(Baca juga: Kementerian Pertahanan, Institusi dengan Belanja Terbesar sampai September 2023)