Biaya Haji 2024 Capai Rp93,4 Juta, Ini Rinciannya

Ekonomi & Makro

Lite

Nabilah Muhamad 28/11/2023 13:30 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Rincian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 M/1445 H

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Biaya Haji 2024 Capai Rp93,4 Juta, Ini Rinciannya

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Rincian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 M/1445 H

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI telah menyepakati rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 M/1445 H sebesar Rp93,41 juta.

Jumlah itu turun dari usulan awal Kementerian Agama yang semula Rp105 juta.

BPIH pada 2024 terdiri atas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang ditanggung jemaah sebesar Rp56,05 juta per orang (60% dari total BPIH).

Kemudian nilai manfaat atau biaya subsidi dari negara sebesar Rp37,36 juta per orang (40% dari total BPIH).

(Baca: Saldo Dana Haji Naik, tapi Nilai Manfaatnya Turun pada 2022)

Secara keseluruhan, total nilai manfaat untuk pelaksanaan ibadah haji 2024 M/1445 H sebesar Rp8,2 triliun.

Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid menjelaskan, biaya tersebut akan digunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi jemaah di Mekkah dan Madinah, biaya hidup, serta biaya visa.

"Terkait dengan pelunasan Bipih, dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal dan besaran saldo nilai rekening virtual masing-masing jemaah," kata Abdul dalam rapat kerja bersama Menteri Agama di Gedung DPR, Senin (27/11/2023).

Adapun hasil kesepakatan ini akan menjadi dasar bagi Presiden RI untuk menetapkan BPIH.

Berdasarkan Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI.

(Baca: Indonesia Dapat Tambahan 20 Ribu Kuota Jemaah Haji pada 2024)

Editor : Adi Ahdiat