Polisi Dianggap Paling Berpotensi Langgar Kebebasan Berekspresi

Politik

Lite

Dimas Jarot Bayu 29/12/2020 16:53 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Pihak yang Berpotensi Melanggar Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Polisi Dianggap Paling Berpotensi Langgar Kebebasan Berekspresi

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Pihak yang Berpotensi Melanggar Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Publik menilai Polisi paling berpotensi melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam survei yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ada 34.9% responden yang menyatakan hal tersebut.

Sebanyak 31% responden menilai pemerintah pusat yang paling berpotensi melanggar kebebasan berpendapatan dan berekspresi. Disusul oleh organisasi massa dengan 30,2% responden yang menyatakan demikian.

Kemudian, ada 19,5% responden yang menilai bahwa pemerintah daerah menjadi pihak yang paling berpotensi melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sementara, ada 17,3% responden menilai teror siber paling berpotensi melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi.

(Baca: Jumlah Kekerasan terhadap Jurnalis Sepanjang 2020 Tertinggi dalam Satu Dekade)

Komnas HAM melakukan survei terhadap 1.200 responden sejak pekan keempat Juli - pekan kedua Agustus 2020. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 2,8%.

Editor : Muhammad Ahsan Ridhoi