Instruksi DPR kepada Pemerintah dalam Pengawasan Mayoritas Bersifat Lemah

Politik

Lite

Erlina F. Santika 26/12/2024 12:10 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Proporsi Instruksi yang Diberikan DPR pada Rapat Pengawasan kepada Mitra Kerja/Kementerian/Lembaga (2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Instruksi DPR kepada Pemerintah dalam Pengawasan Mayoritas Bersifat Lemah

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp25.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~ (Diskon +50%*)

Rp75.000/bulan

Corporate

~~Rp100.000~~

Rp3.000.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

* Promo khusus Natal dan Tahun Baru

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Proporsi Instruksi yang Diberikan DPR pada Rapat Pengawasan kepada Mitra Kerja/Kementerian/Lembaga (2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Lembaga Indonesian Parliamentary Center (IPC) mengoleksi dan mengidentifikasi instruksi yang diberikan DPR melalui alat kelengkapan dewan (AKD) kepada mitra kerja hingga 2024.

Mitra kerja di sini merujuk pada pemerintah, yakni kementerian/lembaga.

IPC mengklasifikasikan instruksi dalam tiga bagian, di antaranya kuat, cukup, dan lemah.

Dari seluruh instruksi yang diidentifikasi, terbanyak bersifat lemah, yakni 67% dari total instruksi dalam rapat pengawasan. Lalu sebanyak 19% kuat dan 14% cukup.

"Hasilnya instruksi DPR pada saat rapat pengawasan terhadap mitra kerjanya cenderung lemah yakni 67% ini dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada mitra kerjanya," tulis IPC dalam laporan yang diterima Databoks pada Senin (23/12/2024).

Dari 10 mitra kerja yang diawasi oleh masing-masing AKD, hanya 4 AKD saja yang memberikan instruksi kuat. Instruksi itu ditujukan kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Perhubungan.

Selebihnya, enam mitra kerja dapat pengawasan lemah, terutama mitra kerja yang mendapatkan proporsi anggaran cukup besar, yakni Kementerian Pertahanan dan Polri.

Editor : Erlina F. Santika