Lebih Banyak Warga RI Anggap Kinerja Pemerintah Pusat Buruk pada September 2025

Menurut survei Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17), lebih banyak warga Indonesia yang berpendapat kinerja pemerintah pusat buruk daripada baik, dengan persentase 26% berbanding 20%.

Jumlah tersebut akumulasi dari persentase yang menilai sangat buruk 10%, buruk 9%, dan sangat tidak mencukupi 7%. Sementara yang menganggap luar biasa bagus 2%, sangat bagus 4%, dan bagus 14%.

PP17 mengatakan, berdasarkan sektornya, kinerja pemerintah pusat yang terkait isu ekonomi paling tinggi dinilai sangat buruk atau buruk oleh masyarakat.

“Kinerja pemerintah dalam isu yang berkaitan dengan ekonomi, seperti kemiskinan (68%), ekonomi (51%), ketenagakerjaan (50%), dan antikorupsi (47%), dinilai (sangat) buruk oleh masyarakat,” tulis PP17 dalam laporannya.

(Baca: Publik Nilai Kinerja Pemerintah Pusat di Isu Ekonomi Buruk pada September 2025)

Lebih lanjut, PP17 mengatakan, skor kinerja pemerintah pusat juga turun pada kuartal III 2025 menjadi 5,1 poin dibanding kuartal III 2024 yang 5,4 poin.

Namun, jika dibandingkan dengan kuartal II 2025, skor kinerja pemerintah pusat mengalami kenaikan tipis 0,2 poin.

Kenaikan tipis ini bagi PP17 menunjukkan adanya pemulihan persepsi publik yang terbatas, terutama setelah periode sebelumnya menjadi titik terendah.

“Secara umum, masyarakat masih menilai kinerja pemerintah belum memuaskan, baik dari sisi penanganan isu ekonomi maupun tata kelola kebijakan publik,” tambahnya.

Survei dilakukan pada 26-29 September 2025 terhadap 404 responden berusia 17-44 tahun dari seluruh Indonesia, dengan menggunakan metode computer-assisted self interviewing (CASI) atau survei daring.

(Baca: Alasan Warga Tidak Puas dengan Prabowo-Gibran pada Juni 2025)