Ini Daerah yang Menggugat Calon Tunggal dalam Pilkada 2024

Politik

Lite

Nabilah Muhamad 23/12/2024 19:26 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Perludem mencatat, dari dari 37 daerah dengan pasangan calon tunggal pada Pilkada 2024, terdapat 8 permohonan PHP Kada yang dilayangkan ke MK.

Daerah dengan Perkara Gugatan Hasil Pilkada terkait Calon Tunggal (2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Ini Daerah yang Menggugat Calon Tunggal dalam Pilkada 2024

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Daerah dengan Perkara Gugatan Hasil Pilkada terkait Calon Tunggal (2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat, ada 37 daerah yang memiliki calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Usai pencoblosan, lantas muncul 8 permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada (PHP Kada) yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat calon tunggal.

Kabupaten Empat Lawang, Sulawesi Selatan, menjadi daerah dengan permohonan perkara gugatan calon tunggal terbanyak, yaitu 2 perkara.

Permohonan serupa juga terdapat di Gresik, Kota Tarakan, Bintan, Pasangkayu, Ogan Ilir, dan Nias Utara masing-masing 1 perkara.

Perludem mencatat, semua perkara tersebut diajukan ke MK oleh masyarakat atau pemantau pemilu.

Peneliti Perludem Ajid Fuad Muzaki menilai, gugatan hasil pilkada di daerah bercalon tunggal menunjukkan adanya kelompok yang merasa dirugikan dengan proses pilkada yang dianggap tidak inklusif atau tidak adil.

"Ini juga mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap mekanisme politik yang mungkin tidak memberikan ruang cukup bagi partisipasi masyarakat," kata Ajid dalam diskusi Potret Awal PHP-Kada 2024 di kanal YouTube-nya, Minggu (23/12/2024).

Adapun secara kumulatif, permohonan sengketa Pilkada 2024 yang diajukan ke MK mencapai 321 perkara. Ini terdiri dari sengketa pemilihan bupati (241 perkara) pemilihan wali kota (49 sengketa) dan pemilihan gubernur (22 perkara).

"Ini menunjukkan bahwa peserta pilkada memanfaatkan mekanisme hukum dan juga mencerminkan tingginya tingkat kompetisi politik di berbagai daerah," kata Ajid.

(Baca: Estimasi Angka Golput Pilkada Jakarta 2 Dekade Terakhir)

Editor : Adi Ahdiat