Survei nasional Indikator Politik menemukan mayoritas responden menginginkan pemerintah memberikan kompensasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa bantuan sosial bagi warga miskin dan menurunkan harga bahan makanan pokok.
Sebanyak 18,5% responden mengaku ingin pemerintah memberikan bantuan sosial seperti sembako, beasiswa, dan lainnya. Kemudian, 16,3% publik ingin harga bahan makanan pokok diturunkan.
Kompensasi lainnya yang diinginkan publik sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, antara lain lapangan pekerjaan 13,6%, bantuan langsung tunia 10,7%, menaikkan upah minimum 8,7, dan pendidikan yang terjangkau untuk semua kalangan 8,5%.
Berdasarkan survei tersebut juga ditemukan bahwa Kondisi perekonomian dinilai memburuk terutama karena keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi sehingga harga BBM harus naik, mayoritas warga menentang kebijakan tersebut, 71.5%.
Penolakan terutama dari kalangan perempuan, usia semakin muda, pendidikan menengah, pendapatan 3.5 juta ke bawah, kelompok pelajar, pegawai, wiraswasta dan ibu rumah tangga, orang pedesaan, yang tidak puas atas kinerja Presiden, dan basis Prabowo-Sandi pada Pemilu 2019 yang lalu.
Survei nasional Kenaikan Harga BBM Pengalihan Subsidi BBM dan Approval Rating Presiden dilakukan di rentang 5-10 September 2022. Populasi survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki telepon sekitar 83 persen dari total populasi nasional.
Jumlah sampel 1.215 responden dipilih melalui metode random digit dialing (RDD) atau teknik memilih sampel nomor telepon secara acak. Margin of error survei diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara terlatih.
(baca: Survei: Mayoritas Publik Setuju BBM Bersubsidi untuk Kendaraan Umum dan Motor)