Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, PDRB ADHB sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di Provinsi Riau pada tahun 2024 mencapai Rp 14.528,92 miliar. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini juga terlihat dari selisih nilai dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.305,21 miliar. Secara historis, PDRB sektor ini di Riau mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2024.
Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun terakhir (2022-2024) sebesar 7,92%, pertumbuhan tahun 2024 lebih tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir (2020-2024) sebesar 4,61%, pertumbuhan tahun 2024 jauh lebih tinggi. Kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2024 dengan 9,87%, sedangkan penurunan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan penurunan turun 0,25%.
(Baca: PDRB ADHB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas di Jawa Barat | 2024)
Di Pulau Sumatera, Riau berada di peringkat ke-6 untuk PDRB ADHB sektor ini pada tahun 2024. Secara nasional, Riau berada di peringkat ke-17. Nilai PDRB Riau pada tahun 2024 adalah Rp 14.528,92 miliar. Peringkat ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan PDRB tertinggi dalam data historis terjadi pada tahun 2024 dengan pertumbuhan 9,87%. Penurunan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan penurunan turun 0,25%. Anomali ini menunjukkan bahwa sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sempat mengalami kontraksi, namun kemudian pulih dan tumbuh signifikan.
Fluktuasi pertumbuhan PDRB sektor ini di Riau menunjukkan dinamika dalam pengelolaan keuangan dan prioritas pembangunan daerah. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020, sektor ini secara umum menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2024.
Lampung
Lampung mencatatkan nilai PDRB sebesar Rp 14.971,58 miliar dan menduduki peringkat ke-5 di Pulau Sumatera. Dengan pertumbuhan 10,14%, Lampung melampaui rata-rata pertumbuhan PDRB administrasi pemerintahan. Selisih nilai dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.378,64 miliar, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Secara keseluruhan, kinerja Lampung dalam sektor ini cukup baik dibandingkan daerah lain di Sumatera.
(Baca: PDRB ADHB Sektor Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Riau | 2024)
Bali
Bali menduduki peringkat ke-2 di antara pulau-pulau di Nusa Tenggara dan Bali, dengan nilai PDRB sebesar Rp 14.933,54 miliar. Pertumbuhan sebesar 7,52% menunjukkan perkembangan positif, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain. Besar selisih nilai dengan tahun sebelumnya adalah Rp 1.044,74 miliar, menandakan adanya peningkatan yang konsisten.
DI Yogyakarta
DI Yogyakarta mencatatkan nilai PDRB sebesar Rp 14.566,73 miliar dan berada di peringkat ke-6 di Pulau Jawa. Pertumbuhan PDRB sebesar 7,87% dan selisih nilai dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.062,24 miliar. Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB DI Yogyakarta menunjukkan tren positif di sektor administrasi pemerintahan.
Kalimantan Selatan
Kalimantan Selatan menduduki peringkat ke-3 di Pulau Kalimantan, dengan nilai PDRB sebesar Rp 14.276,42 miliar. Pertumbuhan sebesar 10,98% dan selisih nilai dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.412,18 miliar, pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan menjadi yang tertinggi di antara wilayah-wilayah yang dibandingkan. Peningkatan ini menandakan kinerja yang signifikan di sektor ini.
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah mencatatkan nilai PDRB sebesar Rp 13.755,75 miliar dan berada di peringkat ke-2 di Pulau Sulawesi. Pertumbuhan PDRB sebesar 7,71%, dengan selisih nilai dengan tahun sebelumnya adalah Rp 984,52 miliar. Sulawesi Tengah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam sektor administrasi pemerintahan dibandingkan dengan daerah lainnya di Sulawesi.
Maluku
Maluku menempati peringkat ke-1 di Pulau Maluku dengan nilai PDRB sebesar Rp 13.484,67 miliar. Pertumbuhan sebesar 7,22%, dan selisih nilai dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 907,68 miliar. Maluku menunjukkan kinerja stabil dan memimpin di wilayahnya dalam sektor administrasi pemerintahan.