PDRB ADHB Pengeluaran PMTB di Kalimantan Timur | 2024

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDRB ADHB Pengeluaran PMTB Kabupaten Berau pada tahun 2024 mencapai Rp 11.045,66 Juta. Angka ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 11.85% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 9.875,04 Juta. Nilai ini juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama tiga tahun terakhir (2021-2023) yang berada di angka 7.23%.

Pertumbuhan positif ini juga terlihat jika dibandingkan dengan lima tahun terakhir (2019-2023) yang rata-rata pertumbuhannya adalah 5.25%. Kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2023 dengan pertumbuhan 12.45%, sementara penurunan terdalam terjadi pada tahun 2021 dengan kontraksi turun 0.5%. Secara umum, PDRB ADHB Pengeluaran PMTB Kabupaten Berau menunjukkan tren fluktuatif, dengan pertumbuhan signifikan di beberapa tahun dan sedikit penurunan di tahun lainnya. Namun, secara keseluruhan, ada peningkatan dari tahun ke tahun.

(Baca: PDRB ADHB Sektor Jasa Perusahaan Periode 2013-2024)

Ranking Kabupaten Berau menurut pulau Kalimantan untuk indikator ini adalah 16 dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan pada tahun 2024. Peringkat ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berada di posisi 17. Sementara itu, ranking secara nasional adalah 120 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Nilai PDRB Kabupaten Berau ini masih berada di bawah beberapa kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur.

Kenaikan tertinggi dalam data historis terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp 1.092,96 Juta. Kenaikan ini jauh lebih signifikan dibandingkan rata-rata kenaikan dalam tiga tahun sebelumnya (2020-2022) yang hanya sebesar Rp 173,09 Juta. Penurunan terendah terjadi pada tahun 2021, dimana nilai PDRB sedikit menurun sebesar Rp 40,69 Juta.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, Kabupaten Berau masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan PDRB ADHB Pengeluaran PMTB. Pertumbuhan positif di tahun 2024 ini menjadi modal yang baik untuk terus meningkatkan investasi dan pengeluaran modal di masa depan. Perlu ada evaluasi mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi pertumbuhan PDRB agar dapat diambil langkah-langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar menduduki peringkat ke-117 secara nasional dengan nilai PDRB ADHB Pengeluaran PMTB sebesar Rp 11.698,47 Juta. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini mencapai 9.88%, menunjukkan performa yang cukup baik dibandingkan wilayah lain di Pulau Jawa. Selisih nilai dengan tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp 1.052,20 Juta. Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam investasi dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Karanganyar, meskipun peringkatnya masih perlu ditingkatkan untuk bersaing dengan kabupaten lain di Pulau Jawa. Rata-rata dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang stabil.

(Baca: Jumlah Pekerja di Sektor Jasa Pendidikan di di Sulawesi Utara | 2024)

Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep berada di peringkat ke-118 se-Indonesia. Nilai PDRB ADHB Pengeluaran PMTB mencapai Rp 11.376,87 Juta. Kabupaten yang terletak di Pulau Madura ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 7.62% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menghasilkan selisih nilai sebesar Rp 805,87 Juta. Meskipun pertumbuhan ini positif, Kabupaten Sumenep masih perlu berupaya lebih keras untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten lain di Jawa Timur, terlihat dari peringkatnya yang belum begitu tinggi. Rata-rata dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang stabil.

Kabupaten Sukoharjo

Dengan nilai PDRB ADHB Pengeluaran PMTB sebesar Rp 11.209,88 Juta, Kabupaten Sukoharjo berada di peringkat ke-119 secara nasional. Pertumbuhan ekonomi di Sukoharjo tercatat sebesar 7.9%, dengan selisih nilai sebesar Rp 820,99 Juta dibandingkan tahun sebelumnya. Posisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi ekonomi yang cukup baik. Namun, dengan peringkat yang masih berada di bawah Kabupaten Karanganyar, perlu adanya strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak investasi agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih optimal. Rata-rata dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang stabil.

Kabupaten Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Tengah menduduki peringkat ke-121 secara nasional dengan nilai PDRB ADHB Pengeluaran PMTB sebesar Rp 11.029,88 Juta. Pertumbuhan ekonominya sebesar 3.6%. Kenaikan nilai sebesar Rp 383,76 Juta dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Nusa Tenggara dan Bali, Lombok Tengah masih perlu meningkatkan performanya. Kabupaten ini menunjukkan potensi yang cukup besar. Rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir perlu ditingkatkan agar Kabupaten Lombok Tengah dapat bersaing lebih baik di tingkat nasional. Kabupaten ini harus berupaya untuk meningkatkan investasi dan pengembangan sektor-sektor unggulan.

Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal berada di peringkat ke-122 secara nasional, dengan nilai PDRB ADHB Pengeluaran PMTB sebesar Rp 11.006,95 Juta. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal tercatat sebesar 8.56%. Terdapat selisih nilai sebesar Rp 868,02 Juta dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Pulau Jawa, Kabupaten Tegal memiliki potensi untuk terus berkembang. Untuk mencapai peringkat yang lebih baik, Kabupaten Tegal perlu terus mendorong investasi dan inovasi di berbagai sektor ekonomi. Rata-rata dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang stabil.

Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar berada di peringkat ke-123 dengan nilai PDRB ADHB Pengeluaran PMTB sebesar Rp 10.912,68 Juta. Kabupaten di Bali ini mencatat pertumbuhan sebesar 5.85%. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gianyar menghasilkan selisih nilai sebesar Rp 603,16 Juta. Kabupaten ini menghadapi tantangan untuk bersaing dengan daerah lain di Bali. Kabupaten Gianyar perlu meningkatkan investasi pada sektor pariwisata dan sektor lainnya. Rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir perlu ditingkatkan agar potensi ekonomi dapat tergali maksimal dan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.