8 Program Ekonomi Prabowo, Bantuan Pangan sampai Iuran BPJS

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 8 program paket ekonomi dengan total nilai Rp16,2 triliun pada Senin (15/9/2025).

Program yang diberi nama "8+4+5 ini" terdiri dari berbagai jenis bantuan, yang akan dikucurkan mulai tahun ini hingga tahun depan.

"Terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program dilanjutkan 2026, dan 5 program terkait andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Anggaran program ekonomi tahun ini paling banyak dialokasikan untuk bantuan pangan, yakni Rp7 triliun.

Bantuan pangan tersebut berupa pemberian 10 kilogram beras selama Oktober-November 2025. Namun, bantuan akan diperpanjang sampai Desember 2025 jika realisasinya belum optimal.

Kemudian ada program padat karya tunai (cash for work) dengan anggaran Rp5,3 triliun. Program ini ditargetkan berjalan selama September-Desember 2025 dengan sasaran 609.465 penerima manfaat.

Lalu ada program perkotaan Pilot Project DKI Jakarta dengan anggaran Rp2,7 triliun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman dan penyediaan tempat kerja gig economy, dengan suntikan dana dari Pemda DKI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Berikutnya ada program magang bagi lulusan perguruan tinggi, dengan target 20 ribu peserta dan anggaran Rp198 miliar. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah lulus kuliah maksimal satu tahun. Peserta akan mendapat uang saku setara UMP, yakni Rp3,3 juta per bulan selama 6 bulan.

Ada pula program percepatan deregulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan usaha, dengan anggaran Rp175 miliar. 

Setelahnya ada program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan, berupa relaksasi bunga KPR/KPA untuk 1.050 unit rumah, dengan anggaran Rp150 miliar.

"Itu bisa untuk mencicil rumah, untuk down payment, dan juga untuk para developer yang tadinya BI rate plus 6, turunkan menjadi 4%," kata Airlangga.

Selain itu, ada program insentif perpajakan berupa PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) senilai Rp120 miliar. Sebelumnya, insentif ini hanya berlaku untuk sektor padat karya. Namun, kini akan diperluas ke sektor pariwisata yang menyasar 552 ribu pekerja.

Terakhir, ada program subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah, seperti ojek online, ojek pangkalan, supir, kurir, dan pekerja logistik. Total anggarannya mencapai Rp36 miliar.

Bantuan iuran BPJS ini akan disalurkan untuk 731.361 orang, berupa pemberian diskon 50% untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama 6 bulan.

(Baca: Pemerintah Salurkan Bansos Rp78 Triliun pada Semester I 2025)