MRP Minta Pemekaran Papua Ditunda, Ini Kesenjangan Ekonomi di Wilayahnya

Ekonomi & Makro

Lite

Viva Budy Kusnandar 27/04/2022 17:50 WIB

URL telah disalin

Memuat...

PDRB Harga Berlaku Tanpa Tambang Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (2021*)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

MRP Minta Pemekaran Papua Ditunda, Ini Kesenjangan Ekonomi di Wilayahnya

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

PDRB Harga Berlaku Tanpa Tambang Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (2021*)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib meminta DPR agar menunda rencana pemekaran wilayah Papua.

"Pemekaran daerah baru atau DOB (daerah otonomi baru), di mana DPR RI telah sahkan pada tanggal 12 April 2022 kemarin, masyarakat meminta supaya pemekaran itu di-pending atau ditunda," kata Timotius, seperti dilansir Detik.com, Selasa (26/4/2022).

Menurut Timotius, setidaknya ada tiga alasan mengapa masyarakat Papua ingin menunda pemekaran. Pertama, karena pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah di seluruh Indonesia.

Kedua, pemekaran wilayah Papua dinilai tidak didasari oleh kajian ilmiah. Ketiga, Timotius menilai ada masalah sumber daya manusia (SDM) dan pendapatan asli daerah (PAD) yang belum dimiliki banyak daerah di Papua yang akan dimekarkan.

Kesenjangan Ekonomi di Papua

Jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), memang ada kesenjangan ekonomi cukup besar antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Perekonomian Kota Jayapura menurut besaran PDRB harga berlaku tanpa tambang mencapai Rp33 triliun pada 2021. Sementara PDRB Kabupaten Jayapura dan Kota Merauke di kisaran Rp16 triliun.

Namun, nilai PDRB sebagian besar kabupaten/kota lainnya sangat jauh di bawah kisaran tersebut, seperti terlihat pada grafik.

Posisi terendah ditempati Kabupaten Supiori dengan PDRB harga berlaku tanpa tambang hanya Rp1,08 triliun. Demikian pula Kabupaten Mamberamo Tengah yang hanya Rp1,24 triliun.

Kondisi perekonomian yang tidak merata ini diperkirakan bakal menjadi kendala bagi rencana pemekaran wilayah Papua.

Sebelumnya, Badan Legislasi DPR sudah menyetujui tiga RUU terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebagai usul inisiatif DPR.

Tiga RUU tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

(Baca: Ada RUU Pemekaran Papua, Ini Bakal Wilayah Provinsi Barunya)

Editor : Adi Ahdiat

Data Terkait

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kota Blitar pada 2023

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Temanggung pada 2023

Daftar PDRB per Kapita Provinsi di Indonesia 2023, Jakarta Teratas

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Kupang pada 2023

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Merangin pada 2023

Data 2023: PDRB ADHB per Kapita Kota Tidore Kepulauan Rp.29,53 Juta

Data Stories Terkini

Harga Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga di Kabupaten Gorontalo Bulan September Naik 1,24% Ekonomi & Makro 21/10/2024, 18:59 WIB