Utang Pemerintah Rp9,6 Kuadriliun pada Akhir 2025, Mayoritas SBN

Akbar Ridwan 20/02/2026 15:58 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Menurut data DJPPR Kementerian Keuangan, nilai utang pemerintah Indonesia pada akhir 2025 mencapai Rp9.637,90 triliun, mayoritas berupa Surat Berharga Negara (SBN).

Komposisi Utang Pemerintah Indonesia (31 Desember 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Utang Pemerintah Rp9,6 Kuadriliun pada Akhir 2025, Mayoritas SBN”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Komposisi Utang Pemerintah Indonesia (31 Desember 2025)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah Indonesia per 31 Desember 2025 mencapai Rp9.637,90 triliun.

Angka tersebut setara 40,46% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

Sebagian besar utang pemerintah berupa Surat Berharga Negara (SBN), yang nilainya Rp8.387,23 triliun atau 87,02% dari total utang.

Kemudian 12,98% atau Rp1.250,67 triliun sisanya berupa pinjaman.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," demikian dikutip dari laman DJPPR.

(Baca: Pertumbuhan Utang Pemerintah Pusat RI sampai Kuartal III 2025)

Adapun menurut data Bank Indonesia (BI), posisi utang luar negeri (ULN) pemerintah Indonesia pada akhir 2025 mencapai US$214,27 miliar, meningkat sekitar 5% dibanding akhir 2024.

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," kata BI dalam laporannya.

BI menyatakan, penggunaan ULN pemerintah difokuskan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yang porsinya mencapai 22,1% dari total ULN pemerintah.

Kemudian ada ULN untuk sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,8%), jasa pendidikan (16,2%), konstruksi (11,7%), serta transportasi dan pergudangan (8,6%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," kata BI.

(Baca: Riwayat Pembayaran Bunga Utang Pemerintah RI Periode 2015-2024)

Editor : Adi Ahdiat