Target Inklusi Keuangan Pemerintah RI sampai 2045

Demografi

Lite

Akbar Ridwan 07/10/2025 13:34 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Pemerintah Indonesia menargetkan inklusi keuangan sebesar 91% pada 2025, sebagaimana rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

Target Inklusi Keuangan Pemerintah Indonesia (2025-2045)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Target Inklusi Keuangan Pemerintah RI sampai 2045

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Target Inklusi Keuangan Pemerintah Indonesia (2025-2045)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan inklusi keuangan, dengan mendorong seluruh lembaga memajukan dan menegakkan inisiatif untuk memperluas akses layanan keuangan dan meningkatkan kepemilikan rekening bank.

Terkait itu, pemerintah pun menargetkan inklusi keuangan sebesar 91% pada 2025, sebagaimana rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Pada 2029, inklusi keuangan ditargetkan 93% dan 2045 sebesar 98%.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon, menjelaskan pemerintah perlu memprioritaskan menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani.

(Baca: Mayoritas Petani Miskin Indonesia Tidak Mengakses Layanan Keuangan pada 2024)

Kelompok itu meliputi perempuan, penyandang disabilitas, pengusaha UMKM, serta masyarakat di daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal.

Menurutnya, kelompok masyarakat tersebut kerap menghadapi kekurangan akses terhadap infrastruktur digital publik yang memadai dan pengetahuan tentang produk keuangan yang bisa meningkatkan taraf hidup.

“Sistem keuangan yang inklusif bukan hanya tentang akses terhadap uang, tetapi juga tentang akses terhadap dignity, kesempatan, dan masa depan bangsa kita yang penuh harapan,” ucapnya dalam siaran pers pada Mei 2025.

(Baca: Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat RI Meningkat pada 2025)

Editor : Erlina Fury Santika