Data per 2023, PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Sulawesi Tenggara tercatat Rp187 miliar. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp181 miliar. Sebelumnya, Sulawesi Tenggara pernah mencatatkan rekor pertumbuhan pada 2012 sebesar 15,15%. Adapun dalam enam tahun terakhir, PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tercatat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,09%
Jawa Timur berada di urutan pertama. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebanyak Rp1.853 miliar. Perkembangan data tahunan di wilayah ini naik 2,89% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
(Baca: DI Yogyakarta Catatkan Harapan Lama Sekolah Tertinggi)
Menyusul di urutan berikutnya adalah Jawa Barat. Periode yang sama tahun sebelumnya PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di provinsi ini tercatat Rp1.457 miliar.
Selanjutnya, DKI Jakarta dengan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang Rp827 miliar (naik 6,44%), Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang Rp783 miliar (naik 4,12%) dan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Kalimantan Selatan naik 4,75% menjadi Rp661 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya
(Baca: Data 2023: Jumlah Perceraian Nusa Tenggara Timur Delapan Kasus)
Berikut ini sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tertinggi pada 2023:
- Jawa Timur Rp1.853 miliar
- Jawa Barat Rp1.495 miliar
- DKI Jakarta Rp827 miliar
- Jawa Tengah Rp783 miliar
- Kalimantan Selatan Rp661 miliar
- Sumatera Utara Rp584 miliar
- Banten Rp540 miliar
- Sulawesi Selatan Rp450 miliar
- Sumatera Selatan Rp367 miliar
- Bali Rp334 miliar