Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bersama DPR menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 atau periode presiden-wakil presiden baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Melansir Katadata, pemerintah dan DPR menyepakati pertumbuhan ekonomi di rentang 5,1%–5,5% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada 2025. Selain itu, inflasi dipatok pada 1,5%–3,5% (yoy).
Nilai tukar rupiah pun dengan nilai tukar Rp 15.300–Rp 15.900 per dolar AS, dan suku bunga surat berharga negara (SBN) tahun depan diperkirakan berada pada rentang 6,9%–7,2%.
Sementara, untuk harga minyak disepakati dengan Komisi VII DPR sebesar US$ 80-85, lifting minyak 600–605 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.003 ribu sampai 1.047 ribu barel ekuivalen minyak per hari.
"Ini asumsi yang sudah dibahas dan sampai hari ini pembahasan dengan Badan Anggaran [Banggar] DPR juga melihat secara lebih detail penerimaan negara, proyeksinya tahun depan, dan belanja negara, termasuk belanja negara yang mengakomodasi untuk pemerintahan baru 2025," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyampaikan defisit RAPBN 2025 dipatok sebesar 2,21%–2,8%. Angka tersebut menurutnya memberi rentang yang lebih lebar.
"Ini berarti kita akan mampu untuk tetap menjaga fiskal yang prudent, hati-hati dan tetap sustainable, namun pada saat yang sama bisa mengakomodasi program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru 2025," ujarnya.
(Baca juga: World Bank Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi 5% pada 2024)