Gubernur Maluku Murad Ismail geram dengan kebijakan moratorium yang diberlakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kebijakan tersebut dianggap merugikan Provinsi Maluku karena Provinsi Maluku tidak mendapatkan apapun dari ekspor ikan yang diambil dari Laut Arafuru.
Berdasarkan data Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir yang diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS), volume produksi perikanan budidaya laut di Provinsi Maluku berfluktuasi. Pada 2014 ketika kebijakan moratorium mulai diterapkan, volume produksi perikanan budidaya laut di Provinsi Maluku menurun 15,4% dari 586,1 ribu ton menjadi 496 ribu ton.
Pada 2015 volume produksi perikanan budidaya laut meningkat hingga 43,7% menjadi 712,6 ribu ton. Namun pada 2016 kembali menurun sebesar 15,9% menjadi 599,3 ribu ton. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2018 menunjukkan produksi perikanan tangkap laut di Provinsi Maluku pada 2017 naik tipis 0,6% menjadi 602,9 ribu ton.
(Baca Databoks: Berapa PDB Sektor Perikanan Nasional?)