Ini Tantangan yang Dihadapi Perempuan dalam Berpolitik

Teknologi & Telekomunikasi

Lite

Nabilah Muhamad 22/04/2025 10:40 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Survei Litbang Kompas menunjukkan, 29,4% responden menilai bahwa budaya masyarakat yang belum terbiasa dengan peran politik perempuan menjadi hambatan utama perempuan dalam berpolitik.

Tantangan Utama yang Dihadapi Perempuan dalam Berpolitik menurut Responden (Maret 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Ini Tantangan yang Dihadapi Perempuan dalam Berpolitik

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Tantangan Utama yang Dihadapi Perempuan dalam Berpolitik menurut Responden (Maret 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut jajak pendapat Litbang Kompas, ada beragam hambatan yang dihadapi perempuan Indonesia dalam ranah politik.

Mayoritas atau 29,4% responden menilai tantangan utamanya adalah budaya masyarakat yang belum terbiasa dengan peran politik perempuan.

"Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam berbagai aspek kehidupan masih mengakar di masyarakat," tulis tim Litbang Kompas dalam laporannya, Senin (21/4/2025).

Kemudian 20,6% responden menilai ada diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik, dan 17,6% merasa perempuan dianggap kurang kompetitif dibanding laki-laki.

Hambatan berikutnya terkait biaya politik yang tinggi (10,8%); inkonsistensi regulasi terkait pelibatan perempuan di politik (7,5%); keterwakilan perempuan dianggap beban oleh partai politik (6,2%); dan adanya politik transaksional di pemilu (3,5%).

"Keterwakilan perempuan dalam politik penting untuk dapat memberikan kontribusi positif dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik yang berbasis gender," tulis tim Litbang Kompas.

Survei ini melibatkan 535 responden dari 38 provinsi yang dipilih secara acak, sesuai proporsi penduduk di setiap provinsi.

Pengambilan data dilakukan pada 17-20 Maret 2025 melalui wawancara telepon. Toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar 4,25% dan tingkat kepercayaan 95%, dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

(Baca: Proporsi Pahlawan Perempuan Indonesia Hanya 7% hingga 2023)

Editor : Adi Ahdiat