Bidang Kementerian yang Perlu "Reshuffle" Menurut Warga

Menurut survei Poltracking Indonesia, 37,9% responden dari kalangan masyarakat umum menilai Presiden Prabowo perlu melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih.

Di kelompok responden yang mendorong reshuffle, mayoritas ingin ada perombakan kementerian di bidang perekonomian.

Berikut rincian bidang kementerian yang dinilai perlu reshuffle menurut survei Poltracking: 

• Bidang Perekonomian: 18,1%
• Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: 14,1%
• Bidang Pangan: 8,4%
• Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: 8,2%
• Bidang Politik dan Keamanan: 5,4%
• Bidang Pemberdayaan Masyarakat: 3,8%
• Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: 3,1%
• Lainnya: 14,4%

Ada pula 24,5% responden yang tidak tahu atau tidak menjawab ketika ditanya kementerian mana yang pelu perombakan.

Survei ini juga menemukan, ada beberapa alasan mengapa publik menilai Prabowo perlu melakukan reshuffle. Mayoritas atau 54,6% karena kinerja menteri yang kurang memuaskan. 

"Faktor kinerja menteri yang kurang memuaskan ini menjadi faktor yang paling determinan ketika ingin melakukan reshuffle kabinet, kenapa diperlukan pergantian, karena faktor kinerja, bukan faktor kasus hukum dan sebagainya," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda dalam konferensi pers, Minggu (19/10/2025).

Ada juga responden yang menginginkan reshuffle karena isu penyalahgunaan jabatan (6,2%), tidak sesuai dengan kementerian yang dipimpin (6%), dan menteri rangkap jabatan sebagai ketua umum partai (5,9%).

Survei ini melibatkan 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling.

Pengambilan data dilakukan pada 3-10 Oktober menggunakan metode wawancara tatap muka. Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) plus/minus 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

(Baca: Apakah Publik Puas dengan Langkah 'Reshuffle' Menteri? Ini Surveinya)