Komisaris BUMN Didominasi Birokrat dan Politisi

Politik

Lite

Akbar Ridwan 03/10/2025 16:06 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Menurut riset TI Indonesia, jabatan komisaris BUMN paling banyak diisi oleh kalangan birokrat dan politisi.

Latar Belakang Komisaris BUMN di Indonesia (13 Agustus-25 September 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Komisaris BUMN Didominasi Birokrat dan Politisi

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Latar Belakang Komisaris BUMN di Indonesia (13 Agustus-25 September 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut riset Transparency International (TI) Indonesia, jabatan komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) banyak diisi oleh kalangan birokrat dan politisi.

TI Indonesia melakukan pengecekan latar belakang komisaris BUMN ini selama periode 13 Agustus-25 September 2025.

Riset dilakukan terhadap 119 perusahaan BUMN, terdiri dari 59 perusahaan induk dan 60 anak perusahaan, yang semuanya tercantum dalam Laporan Keuangan Gabungan BUMN Tahun 2023 dari Kementerian BUMN.

Hasilnya, TI Indonesia menemukan ada 562 jabatan komisaris dengan kategori latar belakang sebagai berikut:

Birokrat: 174 orang
Politisi: 165 orang
Profesional: 133 orang
Militer: 35 orang
Aparat penegak hukum: 29 orang
Akademisi: 15 orang
Ormas: 10 orang
Mantan pejabat negara: 1 orang

"Komposisi ini memperlihatkan bahwa komisaris dengan latar belakang birokrat dan politisi sangat dominan di BUMN (60%)," kata TI Indonesia dalam siaran pers, Selasa (30/9/2025).

TI Indonesia juga menyebut seluruh kategori komisaris BUMN ini sebagai politically exposed persons.

"Para politisi, pejabat publik, dan orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan kelompok ini yang kemudian dianggap sebagai area risiko korupsi yang signifikan bagi BUMN," kata mereka.

(Baca: Ada 364 Kasus Korupsi RI pada 2024, Potensi Kerugian Negara Rp279,9 T)

Editor : Adi Ahdiat