Publik Nilai Efesiensi Anggaran Tak Perlu Dilakukan, Ini Alasannya

Agroindustri

Lite

Nabilah Muhamad 18/02/2025 14:10 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Survei Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 26,8% responden menilai efisiensi anggaran tak perlu dilakukan karena akan mengganggu layanan publik.

Proporsi Alasan Penghematan Anggaran Tidak Perlu Dilakukan menurut Responden (10-13 Februari 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Publik Nilai Efesiensi Anggaran Tak Perlu Dilakukan, Ini Alasannya

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Proporsi Alasan Penghematan Anggaran Tidak Perlu Dilakukan menurut Responden (10-13 Februari 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Melalui Inpres ini, ia menargetkan efisiensi anggaran K/L sebesar Rp256,1 triliun.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menemukan, terdapat sejumlah alasan publik yang menganggap kebijakan tersebut tidak perlu dilakukan.

Tercatat, sebanyak 26,8% responden menilai kebijakan efisiensi anggaran dapat mengganggu layanan publik.

"Apalagi, sejumlah lembaga telah membuka suara bahwa kinerja mereka berpotensi terganggu sebagai dampak dari efisiensi," tulis Litbang Kompas dalam laporannya, Senin (17/2/2025).

Lalu kebijakan ini juga dinilai dapat mengganggu jalannya usaha masyarakat besar maupun kecil (23,4%); terganggunya proyek-proyek pembangunan (19,5%); hingga mengganggu terciptanya lapangan pekerjaan (10%).

Ada pula responden yang menolak kebijakan ini karena dapat mengganggu kesejahteraan ASN/PNS (4,4%); mengurangi transfer ke daerah atau TKD (13,4%); dan anggaran tidak transparan (1,3%).

Litbang Kompas juga merekam, mayoritas atau 73,3% responden menilai bahwa efisiensi belanja pemerintah selama ini belum berjalan secara efisien.

Sebaliknya, 17,8% responden menilai sudah efisien dan 8,9% lainnya menjawab tidak tahu.

Survei Litbang Kompas ini melibatkan 529 responden dari 38 provinsi yang dipilih secara acak dari panel Litbang Kompas, sesuai proporsi penduduk di setiap provinsi.

Pengambilan data dilakukan pada 10-13 Februari 2025 melalui wawancara telepon. Toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar 4,22% dan tingkat kepercayaan 95%, dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

(Baca: Daftar Pos Belanja Kementerian yang Dipangkas pada 2025)

Editor : Erlina Fury Santika