Publik Nilai Efesiensi Anggaran Tak Perlu Dilakukan, Ini Alasannya

Politik

Lite

Nabilah Muhamad 18/02/2025 14:10 WIB

URL telah disalin

Proporsi Alasan Penghematan Anggaran Tidak Perlu Dilakukan menurut Responden (10-13 Februari 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Publik Nilai Efesiensi Anggaran Tak Perlu Dilakukan, Ini Alasannya

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Corporate

~~Rp100.000~~

Rp3.000.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Proporsi Alasan Penghematan Anggaran Tidak Perlu Dilakukan menurut Responden (10-13 Februari 2025)

Nama Data	Nilai
Ganggu pelayanan publik	26,8
Ganggu usaha masyarakat	23,4
Pembangunan terganggu	19,5
Menggangu lapangan kerja	10
Ganggu kesejahteraan ASN	4,4
Mengurangi TKD	3,4
Mengurangi subsidi	1,4
Anggaran tidak transparan	1,3
Lainnya	3,1
Tidak tahu	6,7

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Melalui Inpres ini, ia menargetkan efisiensi anggaran K/L sebesar Rp256,1 triliun.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menemukan, terdapat sejumlah alasan publik yang menganggap kebijakan tersebut tidak perlu dilakukan.

Tercatat, sebanyak 26,8% responden menilai kebijakan efisiensi anggaran dapat mengganggu layanan publik.

"Apalagi, sejumlah lembaga telah membuka suara bahwa kinerja mereka berpotensi terganggu sebagai dampak dari efisiensi," tulis Litbang Kompas dalam laporannya, Senin (17/2/2025).

Lalu kebijakan ini juga dinilai dapat mengganggu jalannya usaha masyarakat besar maupun kecil (23,4%); terganggunya proyek-proyek pembangunan (19,5%); hingga mengganggu terciptanya lapangan pekerjaan (10%).

Ada pula responden yang menolak kebijakan ini karena dapat mengganggu kesejahteraan ASN/PNS (4,4%); mengurangi transfer ke daerah atau TKD (13,4%); dan anggaran tidak transparan (1,3%).

Litbang Kompas juga merekam, mayoritas atau 73,3% responden menilai bahwa efisiensi belanja pemerintah selama ini belum berjalan secara efisien.

Sebaliknya, 17,8% responden menilai sudah efisien dan 8,9% lainnya menjawab tidak tahu.

Survei Litbang Kompas ini melibatkan 529 responden dari 38 provinsi yang dipilih secara acak dari panel Litbang Kompas, sesuai proporsi penduduk di setiap provinsi.

Pengambilan data dilakukan pada 10-13 Februari 2025 melalui wawancara telepon. Toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar 4,22% dan tingkat kepercayaan 95%, dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

(Baca: Daftar Pos Belanja Kementerian yang Dipangkas pada 2025)

Editor : Erlina F. Santika

Data Terkait

Sumatera Selatan Catatkan Produksi Kopi Tertinggi

Penundaan CPNS Bisa Tuai Kerugian Ekonomi, Ini Sektor Terdampak

Ini Daftar Kebijakan Prabowo yang Membuat Masyarakat Khawatir

KPK Terima 689 Laporan Gratifikasi per Februari 2025, Ini Bentuknya

Efisiensi Anggaran Negara Lebih dari Rp300 T, Ini Catatannya

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Teluk Bintuni pada 2023

Data Stories Terkini

Cuaca Malam Ini di Indragiri Hulu, Kelembapan Udara 77-99 Demografi 21/03/2025, 22:41 WIB

Cuaca Malam Ini di Pasaman Barat, Suhu 23-31 °C Demografi 21/03/2025, 21:30 WIB

Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Swasta Kurang dari S1 Periode 2017-2024 Pendidikan 21/03/2025, 20:29 WIB

Nilai Investasi PMD Sektor Pertambangan Periode 2013-2023 Ekonomi & Makro 21/03/2025, 19:38 WIB

Provinsi Kalimantan Barat Ekspor 970 Ton Hasil Industri Lainnya Perdagangan 21/03/2025, 19:26 WIB

Gunung Semeru Kembali Erupsi Malam Ini (Jumat, 21 Maret 2025) Demografi 21/03/2025, 19:07 WIB

Data Populer

Lihat Semua

Publik Nilai Efesiensi Anggaran Tak Perlu Dilakukan, Ini Alasannya

Publik Nilai Efesiensi Anggaran Tak Perlu Dilakukan, Ini Alasannya

Tags

Data Terkait

Sumatera Selatan Catatkan Produksi Kopi Tertinggi

Penundaan CPNS Bisa Tuai Kerugian Ekonomi, Ini Sektor Terdampak

Ini Daftar Kebijakan Prabowo yang Membuat Masyarakat Khawatir

KPK Terima 689 Laporan Gratifikasi per Februari 2025, Ini Bentuknya

Efisiensi Anggaran Negara Lebih dari Rp300 T, Ini Catatannya

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Teluk Bintuni pada 2023

Data Stories Terkini

Data Populer

Harga Tembaga Pagi Hari Diperdagangkan US$5,11 /Pon (Kamis, 20 Maret 2025)

Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Level Rp. 16.144,6 per Dolar AS (Selasa, 07 Januari 2025)

Harga Timah Naik Menjadi US$35.250 per Ton per Kamis, 20 Maret 2025

Harga Komoditas Nikel untuk Kontrak 3 Bulan ke Depan Pagi Hari Diperdagangkan US$16.210 /Ton (Kamis, 20 Maret 2025)

Harga Gas Alam Dunia Sore Hari Diperdagangkan US$3,91 /Mmbtu (Jumat, 21 Maret 2025)

Publik Nilai Efesiensi Anggaran Tak Perlu Dilakukan, Ini Alasannya

Publik Nilai Efesiensi Anggaran Tak Perlu Dilakukan, Ini Alasannya

Tags

Data Terkait

Sumatera Selatan Catatkan Produksi Kopi Tertinggi

Penundaan CPNS Bisa Tuai Kerugian Ekonomi, Ini Sektor Terdampak

Ini Daftar Kebijakan Prabowo yang Membuat Masyarakat Khawatir

KPK Terima 689 Laporan Gratifikasi per Februari 2025, Ini Bentuknya

Efisiensi Anggaran Negara Lebih dari Rp300 T, Ini Catatannya

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Teluk Bintuni pada 2023

Data Stories Terkini

Topik Trending

Data Populer

Harga Tembaga Pagi Hari Diperdagangkan US$5,11 /Pon (Kamis, 20 Maret 2025)

Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Level Rp. 16.144,6 per Dolar AS (Selasa, 07 Januari 2025)

Harga Timah Naik Menjadi US$35.250 per Ton per Kamis, 20 Maret 2025

Harga Komoditas Nikel untuk Kontrak 3 Bulan ke Depan Pagi Hari Diperdagangkan US$16.210 /Ton (Kamis, 20 Maret 2025)

Harga Gas Alam Dunia Sore Hari Diperdagangkan US$3,91 /Mmbtu (Jumat, 21 Maret 2025)