Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi di Kep. Bangka Belitung pada Juni 2024 tercatat Rp541.93 miliar. Angka ini turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp518.66 miliar. Sebelumnya menurut rekam jejak 29 tahun terakhir, rekor pertumbuhan tertinggi di Kep. Bangka Belitung pernah terjadi pada Desember 2021 dengan pertumbuhan sebesar 6,48%. Adapun dalam enam tahun terakhir, PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi tercatat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,21%
Daftar 10 Terbesar:
(Baca: Data 2023: Rata-Rata Lama Sekolah di Sulawesi Selatan Tumbuh 2,17%)
Menurut publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), data per Juni 2024, PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi jika ditotal untuk 10 provinsi teratas besarnya mencapai Rp190,28 triliun. Nilai dari jumlah 10 provinsi tersebut, proporsinya mencapai 84,71% dari total seluruh provinsi.
DKI Jakarta berada di urutan pertama. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi sebanyak Rp73,25 triliun. Perkembangan data kuartalan di wilayah ini naik 0,23% dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya.
(Baca: PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan Naik Rp5.948 Miliar (2023))
Menyusul di urutan berikutnya adalah Jawa Timur. Jumlah PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi di provinsi ini dilaporkan Rp33,83 triliun. Adapun untuk periode sebelumnya tercatat sebanyak Rp33,33 triliun.
Berikutnya, PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi di Jawa Barat naik 8,75% menjadi Rp28,14 triliun dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya, Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi Rp18,99 triliun (naik 8,92%) dan Banten dengan PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi Rp9.428,35 miliar (naik 5,69%)
Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi jumlah tertinggi:
- DKI Jakarta Rp73,25 triliun
- Jawa Timur Rp33,83 triliun
- Jawa Barat Rp28,14 triliun
- Jawa Tengah Rp18,99 triliun
- Banten Rp9.428,35 miliar
- Sulawesi Selatan Rp8.192,26 miliar
- Sumatera Utara Rp5.309,85 miliar
- DI Yogyakarta Rp4.560,88 miliar
- Sumatera Barat Rp4.529,29 miliar
- Sumatera Selatan Rp4.051,85 miliar