Mayoritas Kasus Korupsi yang Ditangani KPK Berasal dari Pemerintah Pusat

Politik

Lite

Cindy Mutia Annur 28/11/2023 16:07 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 85 kasus tindak pidana korupsi selama 1 Januari sampai 6 Oktober 2023. Mayoritas kasus tersebut yang ditangani KPK berasal dari pemerintah provinsi.

Jumlah Kasus Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Tingkatan/Wilayah (Januari-Oktober 2023)*

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Mayoritas Kasus Korupsi yang Ditangani KPK Berasal dari Pemerintah Pusat

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Kasus Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Tingkatan/Wilayah (Januari-Oktober 2023)*

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 85 kasus tindak pidana korupsi selama 1 Januari sampai 6 Oktober 2023.

Mayoritas kasus korupsi yang ditangani KPK terjadi di tingkat pemerintah pusat yaitu 31 kasus atau 36,47% dari total kasus sejak awal tahun ini

KPK juga banyak menangani tindak pidana korupsi Indonesia di wilayah Jawa dengan 27 kasus.

Di sisi lain, KPK melaporkan belum ada tindak pidana korupsi Indonesia yang terjadi di luar negeri sepanjang tahun ini.

Berikut rincian jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK periode 1 Januari-6 Oktober berdasarkan tingkatan dan wilayahnya:

Pemerintah Pusat: 31 kasus
Jawa: 27 kasus
Kepulauan Nusa Tenggara: 8 kasus
Sumatera: 7 kasus
Papua: 6 kasus
Sulawesi: 2 kasus
Maluku: 2 kasus
Kalimantan: 2 kasus
Bali: 0 kasus
Malaysia: 0 kasus
Singapura: 0 kasus

Berdasarkan jenis perkaranya, kasus yang paling banyak ditangani yakni penyuapan atau gratifikasi dengan 44 kasus atau setara 51,76% dari total kasus korupsi yang diproses KPK sampai awal Oktober 2023. Perkara lainnya yakni korupsi pengadaan barang dan jasa, yaitu 32 kasus.

Kasus terbanyak selanjutnya adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) 6 kasus, perintangan proses penyidikan 2 kasus, dan pungutan atau pemerasan 1 kasus.

Sementara, belum ada satu pun kasus korupsi perizinan dan penyalahgunaan anggaran yang ditangani KPK sampai awal Oktober 2023.

(Baca: Gratifikasi, Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia sampai Oktober 2023)

Editor : Erlina Fury Santika