Pejabat Pemerintah dan BUMN Paling Rajin Lapor Gratifikasi

Yosepha Pusparisa 01/03/2021 12:20 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

KPK mencatat, lembaga eksekutif memiliki laporan gratifikasi terbesar. Hingga 31 Mei 2020, setidaknya terdapat 7.316 laporan. Puncaknya terjadi pada 2019 lalu yang mencapai 2.169 laporan.

Jumlah Laporan Gratifikasi Berdasarkan Instansi (2015-2020)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Pejabat Pemerintah dan BUMN Paling Rajin Lapor Gratifikasi

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Laporan Gratifikasi Berdasarkan Instansi (2015-2020)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, lembaga eksekutif paling banyak melaporkan gratifikasi. Hingga 31 Mei 2020, terdapat 7.316 laporan. Jumlah tertinggi terjadi pada 2019 lalu yang mencapai 2.169 laporan.

Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) menyusul. Instansi tersebut mempunyai 3.868 laporan sejak 2015 hingga pertengahan Mei 2020.

(Baca: Ragam Alasan Masyarakat Menilai Kinerja KPK Baik)

KPK kembali meringkus pejabat daerah yang terjerat korupsi. Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah telah ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu 28 Februari 2021. Ia tersandung kasus suap dan gratifikasi atas pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pembangunan infrastruktur di Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Editor : Muhammad Ahsan Ridhoi