Ini Masalah Kebijakan Pendidikan Nasional menurut Warga

Survei Litbang Kompas menyurvei persepsi publik terkait kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

Hasilnya, sebanyak 32% responden menilai masalah utama kebijakan pendidikan nasional adalah terlalu dipengaruhi kepentingan politik.

"Meski dengan eufemisme peningkatan mutu, kebijakan pendidikan tidak terlepas dari kepentingan politis," kata tim Litbang Kompas dalam laporannya, Senin (5/5/2025).

(Baca: PISA 2022: Kemampuan Sains Pelajar Indonesia Turun)

Responden lain menilai kebijakan pendidikan nasional bermasalah karena anggaran tidak tepat sasaran (27,2%), terlalu banyak perubahan dalam jangka pendek (17,5%), terlalu dipengaruhi kepentingan bisnis (10,3%), dan kebijakannya tidak melibatkan masyarakat (6,2%).

"Anggaran yang tidak tepat sasaran terkait dengan tekanan dari pihak-pihak tertentu yang menuntut ikut terlibat dalam program-program inovasi pendidikan demi mendapatkan keuntungan materi," kata tim Litbang Kompas.

Survei ini juga menemukan, mayoritas atau 78% responden khawatir efisiensi APBN dapat menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Jajak pendapat ini dilakukan terhadap 510 responden dari 54 kota di 28 provinsi yang dipilih secara acak dari panel Litbang Kompas, sesuai proporsi penduduk di setiap provinsi.

Pengambilan data dilakukan pada 21-24 April 2025 melalui wawancara telepon. Toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar 4,25% dan tingkat kepercayaan 95%, dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

(Baca: Program Sekolah Rakyat Prabowo Belum Banyak Diketahui Warga)