Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan, sebanyak 700 ribu guru honorer perlu diangkat menjadi guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini ia sampaikan dalam acara Debat Pilpres 2024 seri kelima bertema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024).
Ucapan Anies disampaikan untuk menjawab pertanyaan moderator tentang komitmen capres untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia.
“Jadi program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700 ribu guru honorer menjadi guru PPPK, beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak ketenagapendidikan,” jawab Anies.
Pernyataan Anies ini sejalan dengan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Menurut data dokumen Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan ASN Guru yang disampaikan Alex Denni, saat masih menjabat Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB, total tenaga honorer atau non-ASN mencapai 2.355.092 orang per 27 Maret 2023.
Dari total tersebut, jumlah tenaga pendidik yang masih berstatus sebagai non-ASN mencapai 731.524 orang. Angka itu setara 31,06% dari total tenaga honorer di Indonesia pada periode tersebut.
(Baca: Daftar 10 Provinsi dengan Jumlah Guru Terendah Nasional, Indonesia Timur Mendominasi)