Usaha Mikro, UMKM dengan Kredit Macet Terbesar di Bank BUMN

Keuangan

Premium

Adi Ahdiat 04/11/2024 14:19 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Nilai Kredit Macet UMKM di Bank BUMN Berdasarkan Skala Usaha (Agustus 2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Dapatkan lebih banyak konten Premium dan akses ke fitur-fitur khusus buat pelanggan.

Mulai dari

Rp50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Dapatkan akses instan ke artikel “Usaha Mikro, UMKM dengan Kredit Macet Terbesar di Bank BUMN”.

Rp5.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Nilai Kredit Macet UMKM di Bank BUMN Berdasarkan Skala Usaha (Agustus 2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai kredit macet atau non-performing loan (NPL) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara nasional mencapai Rp59,81 triliun pada Agustus 2024.

Angka tersebut mencakup kredit macet UMKM di bank persero atau badan usaha milik negara (BUMN), bank pembangunan daerah, serta bank swasta.

(Baca: Kredit Macet UMKM Capai Rp59 Triliun pada Agustus 2024)

Jika dipecah per kategori bank, kredit macet UMKM terbesar berada di bank BUMN, yakni Rp33,13 triliun pada Agustus 2024.

Kredit macet tersebut paling banyak dimiliki usaha skala mikro dengan nilai Rp16,08 triliun.

Kemudian kredit macet usaha kecil di bank BUMN Rp14,35 triliun, dan usaha menengah Rp2,71 triliun.

Di tengah kondisi ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menyusun kebijakan penghapusan kredit macet UMKM di himpunan bank milik negara.

"Ini dalam proses. Jadi, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, disiarkan CNN Indonesia, Minggu (3/11/2024).

Dalam momen terpisah, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso menyatakan pihaknya menyambut baik rencana tersebut.

"Sebenarnya kebijakan bahwa bank BUMN boleh melakukan hapus tagih itu sudah ditunggu-tunggu. Selama ini [bank BUMN] tidak berani melakukan itu karena masih ada berbagai aturan yang bisa mengategorikan itu sebagai kerugian negara," kata Sunarso, disiarkan Antara, Rabu (30/10/2024).

(Baca: Nilai Kredit Macet UMKM per Sektor Usaha Agustus 2024)

Editor : Adi Ahdiat