Kredit Macet UMKM Capai Rp59 Triliun pada Agustus 2024

Keuangan

Premium

Adi Ahdiat 04/11/2024 12:27 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Nilai Kredit Macet UMKM Indonesia dan Rasionya terhadap Baki Debet (Januari 2022-Agustus 2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Dapatkan lebih banyak konten Premium dan akses ke fitur-fitur khusus buat pelanggan.

Mulai dari

Rp50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Dapatkan akses instan ke artikel “Kredit Macet UMKM Capai Rp59 Triliun pada Agustus 2024”.

Rp5.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Nilai Kredit Macet UMKM Indonesia dan Rasionya terhadap Baki Debet (Januari 2022-Agustus 2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai kredit macet atau non-performing loan (NPL) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara nasional mencapai Rp59,81 triliun pada Agustus 2024.

Kredit macet tersebut setara 4,06% dari baki debet atau utang pokok UMKM ke perbankan, yang nilai totalnya Rp1.474,76 triliun per Agustus 2024.

Rasio kredit macet UMKM secara nasional cenderung meningkat dibanding tahun lalu.

Sepanjang 2023 rasio NPL UMKM masih sekitar 3% dari baki debet. Namun, sejak awal 2024 rasionya naik ke kisaran 4% seperti terlihat pada grafik.

(Baca: 10 Sektor UMKM dengan Rasio Utang Bermasalah Tertinggi Agustus 2024)

Adapun kini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana membuat kebijakan penghapusan kredit macet UMKM di himpunan bank milik negara.

"Ini dalam proses. Jadi, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, disiarkan CNN Indonesia, Minggu (3/11/2024).

Dalam momen terpisah, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso menyatakan pihaknya menyambut baik rencana tersebut.

"Sebenarnya kebijakan bahwa bank BUMN boleh melakukan hapus tagih itu sudah ditunggu-tunggu. Selama ini [bank BUMN] tidak berani melakukan itu karena masih ada berbagai aturan yang bisa mengategorikan itu sebagai kerugian negara," kata Sunarso, disiarkan Antara, Rabu (30/10/2024).

(Baca: Utang Bermasalah UMKM Pertanian Capai Rp6 Triliun Pertengahan 2024)

Editor : Adi Ahdiat