Peserta Aktif BPJS TK Indonesia Makin Berkurang hingga Mei 2025

Data BPJS Ketenagakerjaan yang diverifikasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan, ada 39,05 juta peserta yang tergabung dalam jaminan BPJS Ketenagakerjaan (TK) pada Januari-Mei 2025.

Jumlah itu terdiri atas peserta aktif kategori penerima upah (PU) sebanyak 26,20 juta orang; bukan penerima upah (BPU) 8,28 juta orang; dan jasa konstruksi 4,56 juta orang.

Sebagai catatan, angka untuk pekerja PU mencakup kepesertaan aktif di program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Sementara untuk pekerja BPU, kepesertaannya tidak termasuk program JP. Lalu pekerja jasa konstruksi hanya mengikuti program JKK dan JKm.

Total pada Mei 2025 turun 1,63% secara bulanan (month-on-month/mom) dari akumulasi awal tahun ini hingga April 2025 yang sebanyak 39,7 juta peserta.

Dilihat secara historis, jumlah peserta memang terus mengalami penurunan sejak akhir 2024.

Saat itu, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa terakumulasi hingga 45,22 juta orang pada Januari-Desember 2024. Namun Januari 2025 turun signifikan menjadi 42,66 juta orang.

Berdasarkan wilayahnya, DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan terbanyak nasional, yakni sebanyak 7,67 juta orang sampai Mei 2025. Jumlahnya setara 19,64% dari total peserta nasional.

(Baca: 42 Ribu Pekerja RI Terkena PHK hingga Semester I 2025, Ini Trennya)

Angka PHK Tinggi

Penurunan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini selaras dengan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kemenaker memverifikasi, ada 42.385 karyawan di Indonesia yang terkena PHK hingga semester I 2025. Angkanya naik 32,18% dari semester I 2024.

Namun secara bulanan, ada 1.609 pekerja yang di-PHK pada Juni 2025, turun 65,78% dari Mei 2025. Jawa Barat mengantongi angka PHK terbesar, yakni hampir 11 ribu pekerja pada Juni 2025. Posisinya diikuti Banten, Jakarta, dan Jawa Timur.

(Baca: Jawa Tengah, Provinsi dengan PHK Terbanyak Semester I 2025)