Data per September 2024, PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi di Kep. Bangka Belitung tercatat Rp543.83 miliar. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp543.94 miliar. Sebelumnya, Kep. Bangka Belitung pernah mencatatkan rekor pertumbuhan pada Desember 2021 sebesar 6,48%. Adapun dalam enam tahun terakhir, PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi tercatat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,74%
Daftar 10 Terbesar:
(Baca: PDRB ADHB Sektor Penyediaan Makan Minum Periode 2013-2023)
Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun data PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi di seluruh provinsi Indonesia. Dari hasil pendataan, berikut ini adalah 10 provinsi yang paling banyak mendapatkan poin PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi di tanah air.
Urutan pertama adalah DKI Jakarta, wilayah ini mencatatkan hingga Rp73,55 triliun. Provinsi ini mencatatkan peningkatan Rp304.89 miliar dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
(Baca: PDRB ADHK Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Periode 2013-2023)
Setelahnya Jawa Timur di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya, PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi di provinsi ini tumbuh 5,98%. Periode yang sama kuartal sebelumnya PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi di provinsi ini tercatat Rp33,83 triliun.
Selanjutnya, PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi di Jawa Barat naik 8,24% menjadi Rp28,38 triliun dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya, Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi Rp19,38 triliun (naik 8,02%) dan Banten dengan PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi Rp9.450,85 miliar (naik 5,78%)
Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi yang mencatatkan PDRB ADHK sektor informasi dan komunikasi dengan jumlah tertinggi:
- DKI Jakarta Rp73,55 triliun
- Jawa Timur Rp33,52 triliun
- Jawa Barat Rp28,38 triliun
- Jawa Tengah Rp19,38 triliun
- Banten Rp9.450,85 miliar
- Sulawesi Selatan Rp8.361,36 miliar
- Sumatera Utara Rp5.494,63 miliar
- DI Yogyakarta Rp4.636,07 miliar
- Sumatera Barat Rp4.528,25 miliar
- Lampung Rp4.091,21 miliar