PDRB ADHK Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Periode 2013-2025

Data per Juni 2025, pertumbuhan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Sulawesi Utara tumbuh 5,87% menjadi Rp32,3 miliar. Sebelumnya, Sulawesi Utara pernah mencatatkan rekor pertumbuhan pada Maret 2025 sebesar 7,24% dan untuk rata-rata enam tahun terakhir yakni tercatat tumbuh 1,95%.

Daftar 10 Terbesar:

(Baca: Harga Daging Ayam Ras Segar di Pasar Tradisional Periode Maret 2025-2026)

Rata-rata PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Indonesia saat ini sebesar Rp75,81 miliar data per Juni 2025. Hanya sebagian kecil saja provinsi, kondisi saat ini terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur tercatat dengan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang terbanyak, yaitu Rp482.93 miliar. PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Jawa Timur saat ini setara dengan 16,76% dari total seluruh provinsi.

(Baca: Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Lamongan pada 2024)

Menyusul di urutan berikutnya adalah Jawa Barat. Periode yang sama kuartal sebelumnya PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di provinsi ini tercatat Rp404.94 miliar.

Selanjutnya, Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang Rp200.37 miliar (naik 0,26%), PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di DKI Jakarta turun 3,26% menjadi Rp199.44 miliar dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya dan Kalimantan Selatan dengan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang Rp180.35 miliar (naik 4,78%)

Berikut ini sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tertinggi pada Juni 2025:

• Jawa Timur Rp482.93 miliar
• Jawa Barat Rp399.87 miliar
• Jawa Tengah Rp200.37 miliar
• DKI Jakarta Rp199.44 miliar
• Kalimantan Selatan Rp180.35 miliar
• Sumatera Utara Rp157,8 miliar
• Banten Rp143.98 miliar
• Sulawesi Selatan Rp121,5 miliar
• Sumatera Selatan Rp94,16 miliar
• Bali Rp85,91 miliar