Deklarasi Harta Amnesti Pajak Indonesia Tertinggi

Ekonomi & Makro

Lite

25/04/2017 11:35 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Deklarasi Harta Amnesti Pajak Terhadap PDB di Beberapa Negara

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Deklarasi Harta Amnesti Pajak Indonesia Tertinggi

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Deklarasi Harta Amnesti Pajak Terhadap PDB di Beberapa Negara

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Deklarasi harta tax amnesti (amnesti pajak) pemerintah Indonesia merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan negara lainnya yang sudah melakukan program pengampunan pajak. Data statistik amnesti pajak Direktoral Jenderal Pajak menunjukkan bahwa deklarasi harta wajib pajak Indonesia mencapai 39,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh di atas capaian program amnesti pajak negara lainnya seperti Chili, Italia, maupun Spanyol.

Total deklarasi harta wajib pajak Indonesia yang berlangsung sejak Juli 2016-Maret 2017 mencapai Rp 4,88 kuadriliun. Jumlah tersebut terdiri atas deklarasi harta wajib pajak dari dalam negeri senilai Rp 3,7 kuadriliun, deklaras harta wajib pajak di luar negeri sebesar Rp 1,04 kuadriliun, serta dana repatriasi senilai Rp 146,69 triliun.

Pada periode pertama (Juli-September 2016) nilai deklarasi harta wajib pajak mencapai Rp 3,67 kuadriliun. Kemudian pada periode kedua (Oktober-Desember 2016) sebesar Rp 628,58 triliun, dan pada periode ketiga (Januari-Maret 2017), nilai deklarasi harta amnesti pajak Rp 584,74 triliun.