Pemerintah membukukan daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri (DRPPLN) untuk membiayai kegiatan atau proyek yang dijalankan kementerian. Melansir laman Kementerian Keuangan, daftar rencana kegiatan ini sudah memiliki indikasi pendanaan dan siap dibiayai dari pinjaman luar negeri untuk jangka tahunan.
Dalam laporan yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, DRPPLN 2023 mencakup 28 proyek infrastruktur dan 50 proyek non-infrastruktur yang diajukan oleh 19 kementerian/lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah.
Adapun total nilai pinjaman proyek tersebut sebesar US$20,95 miliar atau sekira Rp329,23 triliun (asumsi kurs Rp15.713 per US$). Dana itu dikucurkan dari 18 mitra pembangunan internasional. Ada pula pendanaan dari swasta dalam negeri sebesar US$1,59 miliar atau Rp24,98 triliun.
"Pinjaman luar negeri juga digunakan untuk membiayai kegiatan atau proyek strategis nasional, khususnya untuk sektor transportasi, kesehatan, dan transformasi digital," tulis Bappenas dalam laporan List of Planned Priority External Loans 2023.
Databoks menghimpun daftar rencana pinjaman luar negeri khusus kementerian/lembaga (K/L), yakni sebanyak 17 kementerian dengan jumlah 75 proyek. Total pinjaman luar negeri untuk 17 K/L sebesar US$20,52 miliar atau Rp322,58 triliun.
Kementerian yang mendapat kucuran utang luar negeri terbesar adalah Kementerian Perhubungan dengan nilai US$5,57 miliar atau Rp87,52 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyusul di urutan kedua terbesar dengan nilai US$5,47 miliar atau Rp85,97 triliun.
Ketiga, Kementerian Kesehatan, dengan rencana pinjaman US$3,97 miliar atau Rp62,51 triliun. Selanjutnya posisi keempat ada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar US$1,51 miliar atau Rp23,760.884.340.000
Posisi kelima disusul oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebesar US$868,33 juta atau Rp13,64 triliun.
Sementara lembaga dengan nominal paling kecil mendapatkan kucuran pinjaman luar negeri dalam daftar ini adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yakni US$26,61 juta atau Rp418,23 miliar.
Berikut rincian kementerian/lembaga dengan jumlah rencana pinjaman dari luar negeri 2023:
- Kementerian Perhubungan US$5.570.357.000
- Kementerian PUPR US$5.471.662.000
- Kementerian Kesehatan US$3.978.773.000
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) US$1.512.180.000
- Kementerian ATR/BPN US$868.330.000
- Kementerian Pertanian US$625.000.000
- Kementerian Dalam Negeri US$623.509.000
- Kementerian Pertahanan US$376.658.000
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) US$373.153.000
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) US$250.000.000
- Badan Siber dan Sandi Negara US$250.000.000
- Badan Keamanan Laut/Bakamla US$180.000.000
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) US$160.000.000
- Kementerian Ketenagakerjaan US$159.030.000
- Kementerian PPN/Bappenas US$50.000.000
- Basarnas US$45.549.000
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) US$26.617.000
(Baca juga: Deretan Sektor yang Mendapat Kucuran Utang dari Luar Negeri)