Sampai 1 April 2022, pemerintah telah merealisasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp29,3 triliun.
Realisasi tersebut mencapai 6,4% dari total anggaran PEN 2022 yang berjumlah Rp455,62 triliun.
Menurut keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (4/4), selama triwulan pertama tahun ini anggaran PEN paling banyak direalisasikan untuk perlindungan masyarakat, yakni Rp22,74 triliun atau 14,7% dari total alokasinya.
Anggaran PEN perlindungan masyarakat khususnya digunakan untuk bantuan sosial (bansos), meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (PKLWN).
Berikutnya, realisasi PEN 2022 untuk penguatan pemulihan ekonomi mencapai Rp5,02 triliun atau 2,8% dari total alokasinya.
Di kelompok penguatan ekonomi, anggaran PEN utamanya digunakan untuk program dukungan pariwisata, pangan, subsidi atau imbal jasa penjaminan (IJP) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan insentif perpajakan.
Terakhir, realisasi PEN 2022 untuk penanganan kesehatan sebesar Rp1,55 triliun atau 1,3% dari total alokasinya. Anggaran PEN di kelompok ini terutama digunakan untuk insentif perpajakan vaksin dan alat kesehatan, serta penanganan Covid-19 melalui Dana Desa.
Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, anggaran PEN 2022 juga akan digunakan untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
“Berdasarkan arahan Bapak Presiden, Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan terus dimatangkan untuk diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta, dan ini dalam waktu dekat akan diumumkan,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan persnya, Senin (4/4).
(Baca Juga: Anggaran PEN 2022, Terbesar untuk Penguatan Ekonomi)