Hukuman Uang Pengganti Korupsi Tak Sebanding Kerugian Negara

Ekonomi & Makro

Lite

Adi Ahdiat 14/02/2025 12:10 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Menurut pantauan ICW, selama periode 2018-2023 vonis hukuman uang pengganti korupsi yang dijatuhkan pengadilan hanya berkisar antara 2% sampai 34% dari total kerugian negara.

Kerugian Negara akibat Korupsi dan Vonis Hukuman Uang Pengganti bagi Terpidana di Indonesia (2018-2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Hukuman Uang Pengganti Korupsi Tak Sebanding Kerugian Negara

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Kerugian Negara akibat Korupsi dan Vonis Hukuman Uang Pengganti bagi Terpidana di Indonesia (2018-2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Selain dihukum penjara, pelaku korupsi di Indonesia dapat dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti.

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), terpidana dapat diwajibkan membayar uang pengganti senilai harta benda yang ia peroleh dari hasil korupsi.

Bila terpidana tidak mampu membayar, maka hartanya akan dirampas. Kemudian jika hartanya belum mampu melunasi uang pengganti, terpidana akan diberi tambahan masa penjara.

(Baca: Indeks Anti-Korupsi Turun, Korupsi Makin Dianggap Wajar)

Kendati begitu, dalam praktiknya penjatuhan vonis hukuman uang pengganti tidak sebanding dengan kerugian negara.

Menurut pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), total kerugian negara akibat korupsi yang dinyatakan pengadilan pada 2023 mencapai Rp56 triliun.

Sedangkan vonis hukuman uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan pada 2023 hanya Rp7,34 triliun, sekitar 13% dari total kerugian negara.

Tren serupa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Selama periode 2018-2022 nilai vonis hukuman uang pengganti hanya berkisar 2% sampai 34% dari total kerugian negara, dengan rincian seperti terlihat pada grafik.

"Rentang jarak yang terpaut sangat jauh antara uang pengganti dan kerugian memperlihatkan situasi pemidanaan korupsi belum membaik," kata ICW dalam Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tahun 2023.

"Alternatif pidana penjara pengganti juga diduga banyak dipilih oleh pelaku karena tidak harus membayar, melainkan hanya menjalani tambahan pemidanaan," lanjutnya.

Merespons kondisi ini, ICW merekomendasikan pemerintah dan DPR segera mengundangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, agar pemulihan kerugian akibat korupsi bisa dimaksimalkan.

(Baca: Terdakwa Korupsi Tahun 2023 Mayoritas Pihak Swasta)

Editor : Adi Ahdiat