Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran ketahanan pangan Rp124,4 triliun.
Nilainya meningkat 7,9% dibanding anggaran serupa dalam outlook APBN 2024, serta menjadi level tertinggi sejak 2020 seperti terlihat pada grafik.
(Baca: Produksi Beras Indonesia Turun, tapi Konsumsinya Naik pada 2023)
Berdasarkan RAPBN 2025, selama periode 2020-2024 anggaran ketahanan pangan digunakan untuk mengembangkan kawasan pertanian padi dan jagung, serta memberi bantuan sarana dan prasarana bagi petani dan nelayan.
Namun, kondisi sektor pangan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.
"Produktivitas hasil pertanian dinilai masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain karena alih fungsi lahan pertanian, kenaikan harga input produksi, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, serta keterbatasan kapasitas dan akses permodalan petani dan nelayan," demikian dikutip dari RAPBN 2025.
"Ditambah lagi, perubahan iklim menyebabkan kekeringan dan hujan ekstrem yang menurunkan produksi pangan, meningkatkan kerawanan pangan, dan meningkatkan harga pangan," lanjutnya.
RAPBN 2025 juga menyatakan, ketahanan pangan domestik masih dibayangi risiko hambatan rantai pasokan pangan akibat dinamika geopolitik, serta biaya distribusi pangan yang tinggi.
Berbagai kondisi tersebut dinilai dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan, stabilitas harga pangan, dan bisa berimbas pada inflasi pangan.
(Baca: Negara Tetangga Surplus Beras pada 2023, Indonesia Defisit)